JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Perekonomian Indonesia diprediksi akan mendapat ancaman di tahun depan khususnya dari dampak pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan.

Risiko yang paling jelas adalah beberapa negara akan lakukan pengetatan karena gelombang baru covid dengan munculnya varian yang baru.

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir pun ikut menyoroti prediksi tersebut.

Dalam perspektif ekonominya baik secara makro maupun mikro, Hafisz menilai, ada sejumlah indikator yang akan menjadi kendala kondisi perekonomian Indonesia kurang menggairahkan.

"Pertama, Pandemi Covid-19 terus bervarian sementara akses dan kecepatan vaksinasi kita masih lemah. Meskipun saat ini kita sudah mampu melakukan vaksinasi 300 ribu per hari, namun target 180 juta vaksinasi masih sangat jauh dari selesai," ungkap Politikus PAN itu kepada wartawan, Minggu (06/06/2021).

"Sementara USA (Amerika Serikat) saat ini sudah sampai 2 juta vaksin per hari dengan 49% tervaksin tahap kedua dan 39% vaksin tahap pertama. Ini menjadi tantangan yang sulit bagi kita untuk dapat kembali menuju normalisasi ekonomi dan kehidupan," sambungnya.

Kedua, Faktor lain yang penting adalah posisi kebijakan moneter AS yang masih kuat mempengaruhi pasar global, Infalsi yang terjadi di AS tentu akan menimbulkan tekanan bagi kebijakan moneter pada tataran global.

"Untuk itu kita harus bersiap jika Bank Sentral AS, The Fed melakukan perubahan kebijakan moneter dengan mengurangi intervensi likuiditas, melakukan pengetatan dan kenaikan suku bunga maka dikhawatirkan bencana taper tantrum seperti tahun 2013 silam akan kembali terulang, moneter global akan cepat berubah jika kebijakan moneter Amerika Serikat diperketat, normalisasi kebijakan moneter AS ini akan mendorong pembalikan arus modal, dapat dipastikan akan terjadi aliran modal asing keluar dari emerging market (termasuk Indonesia). Pasar keuangan kita akan goyang, salah satunya pelemahan terhadap nilai tukar rupiah yang sangat dalam terhadap dolar AS. Maka dapat dipastikan ini akan merubah kondisi imbal hasil surat berharga negara maupun nilai tukar rupiah," katanya.

Ketiga, akibatnya rupiah berpotensi melemah karena kebijakan Taper Tantrum tersebut, apalagi investor asing yang ada di pasar keuangan domestik masih terbatas pada skala kecil.

"Salah satu langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan otoritas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melakukan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan," saran Hafisz.

Kendati demikian, kata dia lagi, saat ini ekonomi global secara perlahan mulai pulih, namun ada beberapa negara yang masih resesi hingga kuartal I-2021 masih terkontraksi.

"Indonesia adlh salah satunya, dgn pertumbuhan masih terkontraksi di -0.75%," ungkapnya.

Hafisz menilai, kontraksi terjadi karena pemerintah menginginkan ekonomi tumbuh tinggi maka berpeluang menciptakan Defisit transaksi berjalan menaik.

"Ini akibat kemungkinan arus impor yang meningkat demi mengejar pertumbuhan. Karena arus import naik maka kebutuhan valuta asing pun akan naik pula. Sehingga menggenjot pertumbuhan tinggi berkorelasi pula terhadap kemungkinan konsekuensi terjadinya inflasi yang tinggi," katanya.

Oleh karenanya, Hafisz menyarankan agar otoritas perlu mengenjot ekspor, mencari peluang agar modal asing dapat masuk dengan deras guna menyeimbangkan permintaan valas terhadap pasokan valuta asing yang balance sehingga nilai tukar rupiah tetap baik dan menarik bagi industri dan exportir.

"Untuk itu pemerintah perlu melakukan beberapa upaya-upaya untuk memperkuat nilai rupiah, dengan cara mengontrol pasar melalui pemulihan ekonomi skala global di dalam aktivitas perdagangan internasional," ujarnya.

Terakhir, kata dia, prediksi Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan lebih dari 4.5%. Itupun jika serapan penerimaan negara berjalan 100%. Pertumbuhan masih terganjal di 3 sektor yaitu: Sektor produktivitas, sektor birokrasi dan terakhir dari sisi Regulasi.

"Sulit bagi pemerintah untuk menembus target pertumbuhan 7% dengan hanya business as usual karena Pertumbuhan yang tinggi perlu didukung oleh investasi dan ekspor yang kuat dimana kedua sektor tersebut saat ini baru 5% kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi RI. Sehingga perlu dilakukan perbaikan disana sini, paling tidak ekspor dan investasi harus bisa tumbuh diatas 5% sampai 7,5% jika kita ingin tumbuh 7%," pungkasnya.