JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menyatakan bahwa, rencana kebijakan pengenaan PPN mulai dari sembako, pendidikan, hingga sektor kesehatan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti ingin memeras rakyat.

"Kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, dikarenakan menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari sembako, pendidikan dan kesehatan," ujar Politikus Demokrat itu dalam keterangan tertulis, Sabtu, (12/6/2021).

Ia menegaskan, saat ini rakyat tengah dalam keberadaan yang sulit. Ia pun menilai, kebijakan pengenaan PPN hanya akan semakin membuat rakyat diperas.

"Jika ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan macam PPN atau besaran pesentase pajaknya yang ditambah, tapi pendapatan masyarakatnya yang di stimulus untuk bertambah, agar sumbangsih rakyat untuk negara lebih banyak," ungkap aktivis jebolan Universitas Indonesia (UI) ini.

Dengan semua rencana tersebut, ia mempertanyakan, sejumlah hutang pemerintah dengan alasan stimulus ekonomi. Utang pemerintah pusat sendiri kini tengah membengkak

Periode April 2021 meroket menjadi Rp 6.527,29 triliun. Dengan jumlah itu, rasio utang pemerintah mencapai 41,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jumlah itu bertambah Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 6.445,07 triliun.

"Percuma kita berhutang ribuan triliun kepada asing jika ujung-ujungnya rakyat yang diperas. Sekarang buktinya mana ? Rakyat masih susah. Akhirnya malah rakyat yang mau diperas untuk bayar utang. Kebijakan ini sangat kejam," tandasnya.