Berita
Oleh La Aswan pada hari Rabu, 28 Jul 2021 - 19:36:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Dugaan Bocornya Data Asuransi BRI life. Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah Segera Selesaikan RUU PDP

tscom_news_photo_1627474957.jpg
Bobby Adhityo Rizaldi Politikus Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Industri asuransi dikejutkan oleh dugaan kebocoran data dari PT Asuransi BRI Life, yang dikabarkan berisi data dua juta nasabah. data itu dijual di situs Raid Forums, forum yang juga menjadi tempat dugaan kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan agar pemerintah segera menyelesaikan RUU PDP yang sebelumnya masih jalan ditempat.

"Kejadian BRI Life bisa menjadi momen mengingatkan Pemerintah untuk segera kembali duduk bersama DPR menyelesaikan RUU PDP yang mandeg karena hal kelembagaan," kata Bobby kepada Teropong Senayan.com, Rabu (28/7/2021).

Politisi Golkar ini mengatakan, kebocoran data BRI Life ini terjadi setelah kasus kebocoran data juga BPJS Kesehatan yang sampai saat belum ada kejelasan tindak hukumnya di lembaga pengendali data pribadi publik.

Kemudian kata dia, untuk menindaklanjuti kasus tersebut dibutuhkan lembaga yang bersifat independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Perlunya kelembagaan yang kuat, bertanggung jawab ke Presiden, bukan di bawah kementerian. Dengan kata lain, kasus-kasus kebocoran data pribadi yang sebelumnya tidak pernah tuntas," ujar Bobby.

Diketahui informasi bocornya data BRI Life diunggah oleh akun Twitter Alon Gal (@UnderTheBreach) pada Selasa (27/7/2021). Berdasarkan cuitan itu, peretas mengaku memiliki data dua juta nasabah BRI Life dan 463.000 dokumen.

tag: #asuransi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...