JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto menilai, polemik antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait dengan stok nasional menjadi bukti jika arah kebijakan pemerintahan di sektor pangan tidak sinkron.

"Polemik antara Kemendag dengan Kementan merupakan bukti manakala antar kementerian dalam menjaga arah kebijakan tidak sinkron, potret memalukan," tegas Politikus Partai Demokrat itu, Sabtu (25/9/2021).

Bambang menuturkan, jika kenaikan maupun penurunan harga jagung sangat berkaitan dengan hukum pasar yaitu supply dan demand (penawaran dan permintaan.

Bambang menegaskan, disinilah sejatinya peran pemerintah agar masing-masing pihak tidak saling merugikan.

"Tentu pemerintah harus cerdas, juga cermat terkait dengan persediaan barang atau stok," ungkap Bambang.

Bambang menekankan, masing-masing kementerian seharusnya mempunyai perencanaan yang akurat, serta konkrit yang dapat diyakini kementerian atau lembaga lain.

"Sehingga dapat dipahami juga diyakini, karena masing-masing Kementerian punya irisan program untuk mewujudkan misi pemeriintah," ungkap Bambang.

Bambang menyebut, jika Kementerian Pertanian memiliki tujuan mendorong kemandirian pangan. Namun, ketika perencanaan Kementerian Pertanian tidak dapat diyakini Kemendag, maka Kemendag akan khawatir manakala stok kurang.

"Jadi kasus harga jagung merupakan salah satu kasus yang muncul akibat sinkronisasi antar kementerian tidak jelas, sehingga masing-masing membuat kebijakan sesuai tupoksinya, sesuai perintah undang-undang. Akhirnya berdampak tidak nyaman di peternak kecil yang menjerit," tandas Bambang.