JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, tingginya harga jagung saat ini tidak terlepas dari carut marutnya tata kelola dan tidak sinkronnya data antar kementerian terkait.
Menurutnya, imbas dari kondisi demikian, bisa membuat petani hingga peternak jadi korban.
"Jika asumsi yang dipakai oleh 2 kementerian berbeda. Maka nasib peternak diujung tanduk. Mentan memakai data dimana produksi masih diatas kebutuhan. Sementara data riil kementerian perdagangan mengatakan bahwa terjadi kelangkaan stok di pasar. Jika memang terjadi kelangkaan stok dimana data yang dipakai kementerian pertanian salah. Maka dipastikan harga akan melonjak," tandas Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perdagangan, Selasa (21/09/2021).
Darmadi menekankan agar perbedaan data antar kementerian tersebut segera dibenahi. Sebab menurutnya, jika persoalan data tidak segera dibenahi maka ada implikasi serius yang akan dirasakan petani maupun peternak.
"Intinya kita minta peternak jangan sampai dikorbankan hanya karena perbedaan data dikementerian," tegas Politikus PDIP itu.
Tak hanya itu, Darmadi juga mendesak agar pemerintah segera mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden (Perpres) terkait komoditas jagung ini.
"Sementara itu kita minta Perpres soal neraca komoditas segera direalisasikan termasuk Perpres mengenai SiNas neraca komoditas," harap Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu.
Darmadi juga menilai, skema pemberian subsidi kepada peternak tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya.
"Solusi menggunakan dana CHSP dengan pemberian subsidi 30.000 ton jagung sebesar 45M perbulan ke peternak hanya solusi jangka pendek dan tidak menyelesaikan masalah," tandasnya.
Menurutnya, pemerintah mestinya hadir dan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang membentengi rakyatnya dalam hal ini para peternak dan petani jagung.
"Jangan sampai rakyat dilepas tanpa perisai menghadapi mekanisme pasar yang tidak mungkin bisa dihadapi. Prinsip ekonomi berdikari mestinya jadi landasan utama dalam mengambil berbagai kebijakan termasuk kebijakan soal jagung ini," tutupnya.
