JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mengakui ulah pejabat negara tersebut yang membayar kapten kapal pembawa pengungsi, agar kembali ke perairan Indonesia.

Menanggapi persoalan ini, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanudin menilai, tindakan pejabat Australia itu bisa dikategorikan sebagai upaya membantu penyelundupan manusia (people smuggling).

"Sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak menyangkal ada aparat pemerintahan Australia yang menyuap sebesar USD 5.000 kepada tiap ABK Indonesia membuktikan bahwa dia juga bisa dikategorikan membantu berjalannya penyelundupan manusia," kata TB Hasanudin kepada TeropongSenayan, Minggu (14/6/2015).

Seharusnya, kata dia, berdasarkan hukum internasional, bila ada imigran gelap masuk ke suatu negara, maka imigran tersebut harus diproses secara hukum oleh negara yang bersangkutan, kemudian dikembalikan ke negara asal (diekstradisi).

"Australia justru menyuap nelayan Indonesia agar membawa para imigran gelap yang diselundupkan untuk keluar dari perairan Australia, dan lalu masuk ke Indonesia, Itu artinya Abbott meminta kejahatan dilanjutkan di tempat lain. Ini seperti ada maling yang masuk ke pekarangan rumah kita, lalu kita beri uang agar melakukan kejahatan di tempat lain. Jadi jelas, apa yang dilakukan Abbott menyalahi hukum internasional," tandas dia. ‎

Selain itu, apa yang dilakukan Abbott juga menjadi pembelajaran yang sangat buruk. "Ini bukan saja tidak mendidik, bahkan bisa merusak hubungan internasional," pungkas dia.(yn)