JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha), Azmi Syahputra mengatakan, karakteristik komplotan koruptor jauh "lebih hina" dari pada kompolotan penjahat copet konvensional. Memperhatikan OTT Bupati Kuansing dan 7 orang yang berkompoltan menerima suap dalam pembuatan izin HGU perkebunan pada (18/10/2021) kemarin.
"Menjalankan karena pelaku koruptor harus punya jabatan, mereka berasa memiliki kasta yang harus di hormati tapi ternyata berbuat curang , mencuri uang orang banyak atau merugikan keuangan negara," kata Azmi Syahputra kepada wartawan, Selasa(19/10/201).
Apalagi diketahui, kata Azmi, Bupati Kuansing ini pernah melaporkan Kejaksaan Tinggi Riau beberapa waktu lalu(18/6), katanya dia diminta oknum pegawai Kajari Kuansing 1 Milyar, namun faktanya yang ada kini malah dia sendirilah sebagai pemeran pelaku utama dalam OTT, sebagai orang yang punya keinginan untuk dapat uang suap HGU dengan penyalahgunaan jabatannya.
"Dalam kasus OTT karena uang suap telah beralih pada kekuasaan penerima (indikator fisik) dalam kasus ini kepada pegawai bupati, disinilah secara hukum bahwa unsur menerima telah terbukti dan kesalahan ini dikenakan pertanggungjawaban hukum bagi para pelakunya dan siapapun yang ikut dalam penyertaan kejahatan suap ini," ujarnya.
Kemudian Pakar Hukum Pidana ini menilai bahwa, OTT Bupati ini sangat tidak terpuji, tidak memberikan contoh keteladan, memalukan, mereka bukan mental pejuang, bukan pelopor namun pengkhianat, karena melakukan kejahatan korupsi dengan aktif , diperparah lagi Bupati ini baru dilantik 4 bulan , Raja kecil ini serasa kejar setoran dengan cara korupsi dan minta fee dari pihak swasta.
"Ini jelas kekeliruan pelaku , secara track record yang bersangkutan telah berpengalaman dengan jabatan publik, semestinya ia fokus mendorong kemajuan daerah," tegas Azmi Syahputra.
Untuk itu, menurut Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti ini, OTT ini semakin menunjukkan tidak efektifnya sistem politik Dinasti, yang berpotensi jadi pemicu berbuat korupsi sehingga bagi pejabat politik dinasti berhentilah "bermain main dalam wilayah korupsi" dan mendorong masyarakat kedepan harus lebih teliti dalam memilih pemimpin daerah yang berdasarkan dinasti politik.
Dari rentengan OTT ini, Azmi juga mendorong lembaga penegak hukum segera melakukan pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintah daerah dalam arti seluas- luasnya, sikat habis korupsi jumlah kecil maupun jumlah besar apapun bentuk korupsi harus ditindak tegas.
