JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung, Jawa Barat, mengusut dugaan kasus korupsi penggelapan uang di Perum Damri Cabang Bandung.

Dugaan korupsi tersebut diperkirakan mengakibatkan perusahaan merugi Rp 1,2 miliar.

Kasi Pidsus Kejari Bandung, Taufik Effendy, mengatakan, penggelapan Uang Pendapatan Perusahaan (UPP) diduga dilakukan oleh seorang karyawan berinisial SS dalam kurun waktu dua tahun, yakni 2016-2018, Jum"at (29/10/2021).

Taufik menjelaskan, SS merupakan Ketua Pengepul UPP Pool I Kebon Kawung Damri Cabang Bandung.

Adapun Damri mengantongi pendapatan dari dua segmen sekaligus, yakni bus aglomerasi dan bus BRT.

Pendapatan itu dikelola oleh SS dengan keperluan operasional, seperti pengeluaran harian bus atau kru, mulai dari uang tol hingga uang jalan.

Namun, sebagian dari sisanya diduga tidak disetorkan ke kas perusahaan.

Penetapan tersangka SS, kata Taufik, sesuai dengan nomor PRINT-1291/M.2.10/Fd.1/04/2020 pada 14 April 2020 jo. PRINT-3695/M.2.10/08/2021 pada tanggal 23 Agustus 2021.

Akhir Oktober lalu, Damri pun menghentikan delapan rute layanan bus di Kota Bandung.

Penghentian sementara itu merupakan dampak dari kendala ekonomi perusahaan.

Sementara itu, Sekretaris Damri, Sidik Pramono, memastikan pihaknya mendukung penuh seluruh proses hukum yang kini ditangani kejaksaan.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah kasus dugaan korupsi tersebut merupakan penyebab dari adanya penghentian sementara sejumlah rute bus Damri di Bandung.

"Kami tidak bisa melihat itu apakah berkaitan atau tidak. Kemudian, kami tidak dalam kewenangan untuk menentukan penetapan proses hukum itu. Ini dua hal yang tidak berkaitan langsung," tandas Sidik.