JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyampaikan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2021. IHPS I Tahun 2021 memuat ringkasan dari 732 laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Firman mengungkapkan, IHPS I Tahun 2021 yang terdiri atas 673 atau 91,9% LHP Keuangan, 39 atau 5,4% LHP Kinerja, dan 20 atau 2,7% LHP Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Firman sapaanya mengungkapkan, jika terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan dengan nilai total sebesar Rp 8,37 triliun.

"Meliputi 6.617 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 (52%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan sebesar Rp8,26 triliun, serta 372 (2%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar," kata Firman dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, (7/12/2021).

Firman melanjutkan, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 7.512 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.774 atau 64% sebesar Rp8,26 triliun.

Firman menjelaskan, permasalahan tersebut, terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.104 atau 65% permasalahan sebesar Rp1,94 triliun.

"Potensi kerugian sebanyak 612 atau 13% sebesar Rp776,45 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.058 atau 22% permasalahan sebesar Rp5,55 triliun," tegas Firman.

Firman menambahkan, atas permasalahan tersebut entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp967,08 miliar atau 11,7%.

"Diantaranya sebesar Rp656,46 miliar (atau) 68% merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya," jelas Firman.

Selain itu, lanjut Firman, terdapat 2.738 atau 36% permasalahan ketidakpatuhan yang berupa penyimpangan administrasi.

"Dari 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp113,13 miliar, terdapat 10 (3%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp112,51 miliar, dan 362 (97%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp621,47 juta," tandas Firman.