JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta menyoroti tingginya garam impor yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap realisasi impor garam RI sepanjang 2020 mencapai 2,61 juta ton dengan nilai mencapai US$ 94,55 juta, secara volume meningkat dibandingkan realisasi impor pada 2019 dan 2018.
"Padahal PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai holding BUMN Pangan sebenarnya mampu memproduksi garam berstandar SNI melalui sentra-sentra garam rakyat," tandas Parta dalam rapat Komisi VI DPR dengan PT. RNI di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Seharusnya, lanjut Anggota Fraksi PDIP, PT RNI sebagai BUMN bisa memberikan afirmatif action kepada masyarakat agar garam lokal yang merupakan produksi dari daerah-daerah atau sentra-sentra penghasil garam bisa memenuhi standar SNI.
"Karena ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, jadi sentra-sentra penghasil garam ini perlu diberikan dukungan," ujarnya.
Legislator dari Pulau Dewata ini menjelaskan Indonesia memiliki bentang pantai yang panjangnya nomor 5 di dunia. Artinya, tidak perlu impor garam dari negara-negara yang bentang pantainya tak sepanjag kita. Contohnya, Australia, India dan RRT," tegasnya.
Lebih jauh Parta membeberkan sejumlah kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan PT Garam. Padahal, Bali saja memiliki sentra-sentra industri garam, yang cukup banyak. Misalnya, Desa Kusamba, Klungkung, kemudian Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan Desa Les, Tejakula, Buleleng. "Sementara luar Bali, ada sentra garam yang cukup besar, yakni Pulau Madura," ucapnya.
Namun kendala selama ini, kata Parta, produksi garam rakyat ini belum memenuhi standar SNI, terutama komposisi yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
Dalam SNI garam konsumsi beryodium dipersyaratkan kadar kalium iodat (KIO3) minimal 30mg/kg. Selain kadar kalium iodat, SNI Garam konsumsi beriodium juga mensyaratkan beberapa parameter mutu lainnya, di antaranya kadar air maksimal 7 persen, kadar natrium klorida (NaCl) minimal 94 persen (atas dasar bahan kering), serta bagian yang tidak larut dalam air maksimal 0,5 persen atas dasar bahan kering. "Kalau tak penuhi SNI, maka impor garam akan tetap tinggi, nanti RNI mau usaha apa?," paparnya.
Sebenarnya, lanjut Parta, kualitas garam rakyat tidak kalah dan berpotensi untuk diekspor. Oleh karena itu RNI harus serius membantu secara teknis agar sentra-sentra garam ini memenuhi standar SNI.
Sementara itu, Direktur Utama ID Food Arief Prasetyo Adi mengatakan holding pangan merupakan sebuah ekosistem pangan yang terintegrasi dengan ragam jenis usaha, mulai dari pertanian, peternakan, garam, perikanan, gula, teh, manufaktur, sawit, serta perdagangan dan logistik.
"Visi besar kami ialah menjadi perusahaan produsen pangan nasional yang berkualitas," ujar Arief saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Arief membagi holding pangan dalam tiga subklaster berdasarkan fokus bisnis, yakni subsektor peternakan dan perikanan, pertanian dan agroindustri, serta perdagangan dan logistik.
Tak main-main, dalam setiap subklaster, holding pangan telah menetapkan target besar. Contohnya, menjadi top lima perusahaan peternakan ayam dan sapi di Indonesia untuk subsektor peternakan dan perikanan.
"Untuk subklaster pertanian dan agroindustri, kami ingin menjadi produsen benih, beras, dan holtikultura berkualitas tinggi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara," ungkap Arief.
Dalam subklaster perdagangan dan logistik, lanjut Arief, ID Food ingin mengurangi tingginya biaya logistik dan pangan dengan menjadi perusahaan agregator pangan dan logistik yang berbasis digital terbesar di Indonesia serta menjadi perusahaan pemasok ritel pangan terbesar di Indonesia.
"Pasca konsolidasi (holding terbentuk), kami juga telah menyusun peta jalan dalam tiga tahap," sambungnya.
