JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mengungkap sejumlah poin penting dalam pembukaan sidang Inter Parliamentary Union (IPU), yakni masalah pandemi Covid-19, demokrasi, Pancasila dan Presidensi G20. Persoalan pandemi Covid-19 telah memperburuk kesenjangan yang ada dan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
“Dalam hal ini, saya percaya bahwa negara memikul tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap orang, dan memastikan mereka diperlakukan sama dan inklusif,” kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Achmad Hafisz Tohir saat mendapat kesempatan berbicara dalam sesi ke-3 pada IPU di Gedung PBB, Jumat (18/2/2022).
Yang lebih penting, kata Hafisz lagi, tugas anggota parlemen sebagai perwakilan dari semua kelompok masyarakat untuk mempromosikan dan memastikan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan lebih luas lagi. “Proses politik demokratis yang tidak meninggalkan siapa pun,” tegasnya.
Lebih jauh Hafisz mengungkapkan, pengalaman Indonesia di tingkat internasional yang telah meratifikasi instrumen dan kesepakatan hak asasi manusia internasional seperti, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), International Convention on the Elimination of All Forms of.
Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Konvensi Hak Anak (CRC), Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (BPfA), Konvensi Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan SDGs.
“Pada level nasional, kami telah memberlakukan sejumlah undang-undang yang memastikan demokrasi inklusif sesuai dengan prinsip hak asasi manusia untuk semua bagian masyarakat; (1) UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, (2) UU Disabilitas, dan (3) UU Pemajuan Kebudayaan,” papar anggota Komisi XI DPR.
Menurut Wakil Ketua umum PAN, bahwa keadilan sosial dan penghormatan terhadap keragaman telah menjadi jantung ideologi nasional Indonesia. “Yakni Pancasila, yang mencerminkan cara kita berinteraksi satu sama lain.”
Pancasila juga memperkenalkan konsep kebangsaan di Indonesia, karena kami terdiri dari lebih dari 1.300 kelompok etnis yang diakui di mana setiap etnis berbicara bahasa lokal mereka sendiri dan menampilkan budaya mereka sendiri.
“Ini meletakkan dasar “persatuan tanpa keseragaman dan keragaman tanpa. fragmentasi”.”
Disisi lain, lanjut Hafisz, Pancasila telah menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam berdasarkan prinsip: manusia sebagai individu dan makhluk sosial; manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani; dan manusia sebagai makhluk universal dan partikular.
“Kesemuanya menjadi landasan bagi kita untuk menegakkan prinsip-prinsip gotong royong, saling menghormati, simpati, dan peduli; atau biasa kita sebut gotong royong (gotong royong). dan kami berharap dapat memperkuat semangat kerja sama ini di tingkat internasional, dan semua upaya multilateral yang kami lakukan dalam proses pemulihan untuk membangun dunia yang lebih tangguh,” jelasnya.
Tak lupa, adik kandung mantan Menko perekonomian Hatta Radjasa, juga menyinggung secara singkat komitmen Indonesia sebagai Presiden Negara-negara G20 saat ini.
Karena itu, Indonesia bangga mewakili negara berkembang, dan negara kepulauan dalam forum kerjasama ekonomi ini.
“Melalui kepemimpinan kami, kami berusaha menjembatani pandangan negara maju dan berkembang untuk membangun dunia yang lebih kuat dan tangguh untuk semua. Oleh karena itu, kami menyambut baik diskusi, kolaborasi, dan kerja sama dalam upaya mewujudkan dunia yang inklusif, dan membangun tata kelola dunia yang lebih sehat dan berkeadilan dalam hal ini,” pungkasnya.
