JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rohaniawan yang juga pengamat sosial-politik Romo Benny Soesetyo menilai, pernyataan Presiden Jokowi tentang pencopotan pejabat atau menteri saat rapat mendadak di Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015) merupakan sinyalemen kuat akan kekecewaannya pada kinerja sejumlah menteri.
"Pernyataannya jelas sekali bahwa itu isyarat Presiden akan mengganti sejumlah menteri yang kinerjanya buruk atau belum selesai menyusun nomenklatur baru kementeriannya," ujar Romo Benny kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Menurut Romo Benny, Jokowi sebagai orang Jawa dalam berkomunikasi banyak kesamaannya dengan Soeharto. Ketika mantan gubernur DKI itu memberi pernyataan yang agak keras terhadap menteri-menterinya, maka itu bisa ditafsirkan sebagai puncak kekecewaannya. (Baca:Ipar SBY: Dilaporkan ke Polisi, Rini Soemarno Harus Patuhi Hukum)
"Pak Jokowi sudah kasih statemen sambil turun ke lapangan bahwa banyak kinerja menteri yang mengecewakan. Itu tafsirnya tak ada lain adalah isyarat akan adanya pergantian sejumlah menteri," paparnya.
Dalam perkiraan Romo Benny akan ada sekitar delapan orang menteri yang akan diganti, dan mayoritas menteri bidang ekonomi. Menteri BUMN Rini Soemarno, kata dia, adalah prioritas yang akan diganti. (Baca:Rini Soemarno Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Apa Kata PDIP?)
"Menkopolhukam Tedjo Edy dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga akan diganti karena kinerja keduanya mengecewakan," ujarnya.
Romo Benny mengingatkan bahwa mengganti sejumlah menteri merupakan jalan terbaik bagi Jokowi untuk menyelamatkan pemerintahannya. "Kalau tidak dilakukan reshuffle, pemerintahan secara keseluruhan akan rusak. Dan itu berarti Jokowi pun ikut rusak," pungkas Romo.
Presiden Joko Widodo marah besar ketika sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 17 Juni 2015. Jokowi marah lantaran menemukan tak ada perubahan sejak pertama kali dia datang ke pelabuhan itu, beberapa bulan lalu.
Kemarahan itu dimulai ketika semua yang mendampinginya pada saat sidak, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jorge Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan tak memberikan jawaban yang dia inginkan.
Pada saat berada di ruang pantauan terpadu, Indroyono memaparkan mengenai waktu tunggu dan bongkar muat barang atau dwelling time kepada Jokowi. Ternyata dwelling time itu masih sangat lama. Sehingga Jokowi menanyakan apa yang membuat dwelling timenya sangat lama. Namun, Indroyono memberikan jawaban yang tak diharapkan. Di mana, dia justru menyalahkan pengusaha yang kerap tidak memiliki izin ketika mereka membawa barang yang berbahaya.
Jokowi protes ketika dia bertanya hal apa yang masih kurang, namun tidak ada yang menjawab. Inilah yang membuat Jokowi marah besar. Meski tidak dengan nada tinggi, namun Jokowi mengancam akan mencopot semua pejabat yang berkaitan dengan pelabuhan.
"Kita harus terbuka, saya tanya enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," tegasnya.(yn)
