JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Penyelamat Rakyat (GRPB) menyambangi kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas dugaan banyaknya laporan atau aduan masyarakat tentang perihal patut diduga direktur Jenderal kepelabuhanan direktorat jenderal laut kementerian perhubungan Ir. Subagyo meminta jatah upeti/pungli kepada syahbandar yang ada diseluruh indonesia terkait terminal khusus dan izin pelimpahan pelabuhan ke swasta.

"Oleh karena itu sudah selayaknya Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melakukan tindakan tegas dengan mencopot Subagyo sebagai Direktur kepelabuhanan karena hal ini bisa merusak citra Kementerian Perhubungan," kata Yusuf Rangkuti Koordinator Lapangan GRPB.

Yusuf Rangkuti juga mengatakan selain itu pula dengan banyaknya aduan masyarakat tersebut ke kami sudah seyogyanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencari bukti-bukti tersebut karena kami sebagai anak bangsa memiliki keterbatasan akses untuk mengumpul dokumen tersebut. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi petunjuk untuk KPK melakukan penyelidikan.

Atas dasar tersebut kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa (GRPB) menyatakan sikap:

1. Mendesak Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan untuk mencopot Subagiyo sebagai Direktur Pelabuhan

2. Mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melakukan investigasi atas aduan masyarakat perihal patut diduga banyaknya pungli di terminal khusus dan izin pelimpahan pelabuhan ke swasta

3. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki aduan masyarakat perihal patut diduga banyak pungli di syahbandar oleh subagyo (Direktur Pelabuhan di Kementerian Perhubungan)

4. Bersihkan Kementerian Perhubungan dari oknum-oknum melakukan pungli