Berita
Oleh Bachtiar pada hari Senin, 15 Agu 2022 - 16:59:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Rawan Terjadinya Kebocoran, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Sesuaikan Harga Solar Subsidi

tscom_news_photo_1660557548.jpg
Gedung Wakil Rakyat (MPR, DPR, DPD RI) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Perbedaan harga yang tajam antara solar subsidi dan untuk kebutuhan industri, dapat menyebabkan terjadinya kebocoran subsidi di lapangan, akibat ulah oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk itu, pemerintah diminta untuk melakukan penyesuaian harga solar subsidi. Demikian dikatakan anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar dalam keterangan kepada media, Sabtu (13/8/2022).

"Demi menghindari kebocoran dana subsidi, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian harga, karena perbedaan harga solar bersubsidi dan BBM industri sangat tinggi. Yaitu terpaut sekitar 15 ribu rupiah," ucapnya.

Gunhar mengatakan perbedaan harga yang terlalu tinggi itu, sejauh ini telah terindikasi menimbulkan kebocoran subsidi di lapangan. Menurutnya, banyak oknum yang memanfaatkan perbedaan harha, dengan membeli solar subsidi di SPBU, lalu menjualnya untuk kebutuhan industri dengan harga lebih tinggi.

"Permainan para oknum ini sudah sangat canggih dan membentuk jaringan yang melibatkan banyak kalangan. Dengan membeli solar bersubsidi seharga 5.000 rupiah, lalu dijual ke pihak lain dengan harga di atasnya," ujarnya

Politisi PDI Perjuangan itu pun mengatakan bahwa kebijakan penyesuaian harga solar bersubsidi itu dilakukan, juga demi menyelamatkan APBN yang terus defisit, sebagai dampak harga minyak dunia meningkat, sejak terjadinya perang Rusia dan Ukraina.

Menurut Gunhar, dampak perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina itu diperkirakan akan mengganggu pasokan minyak dunia, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan melonjaknya harga BBM di dalam negeri.

"Sejak awal terjadinya perang Rusia dan Ukraina, kami di komisi VII telah mengingatkan Pertamina mengenai dampaknya terhadap harga minyak dunia. Mengingat Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia," katanya.

Demi mencegah terjadinya kenaikan harga BBM di dalam negeri, sekaligus meningkatkan devisa negara, Gunhar juga meminta pemerintah mengambil peluang dari dampak perang Rusia-Ukraina di negara-negara Eropa. Salah satunya dengan melakukan barter komoditas yang melimpah di Indonesia seperti CPO dengan BBM yang dihasilkan di beberapa negara Eropa.

"Barter bisa dilakukan dengan menukar CPO yang saat ini harganya meningkat di pasar dunia, dengan barang impor dari negara Eropa, seperti minyak bumi," katanya.

tag: #bbm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement