JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Salah seorang hakim agung menjadi tersangka dugaan suap oleh KPK, tapi yang disalahkan adalah Jokowi, bahkan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuu menuding ini terjadi karena Presiden Jokowi terlalu sibuk urusan politik dan ekonomi daripada hukum dan penegakan hukum.

Saya jelaskan ya, pertama, kalau penegakan hukum lemah, maka orang-orang yang melakukan korupsi aman-aman saja. Saat ini pihak-pihak yang dulu sulit tersentuh, yang dulu dianggap punya privilege, kini tersentuh. Siapapun, tidak terkecuali itu orang-orang dekat Presiden Jokowi.

Kedua, Kalau hukum lemah, maka sangat dengan mudah orang melakukan korupsi dan lolos dari jerat hukum. Tapi yang terjadi, ketika ada yang coba-coba mengakali untuk melakukan korupsi, tetap saja terdeteksi dan terjerat hukum. Artinya hukum sudah ada disana.

Ketiga, Hakim Agung itu adanya di wilayah Lembaga Yudikatif, bukan Eksekutif, sehingga salah alamat jika membebankan hal itu pada Presiden, karena Presiden adalah lembaga eksekutif. Tentu Presiden tidak bisa melakukan intervensi ke lembaga lain.

Menuduh kesalahan Jokowi atas tindakan Hakim Agung, itu sama saja seperti menyalahkan Jokowi ketika ada anggota DPR dijadikan tersangka dugaan korupsi. Ini jelas salah alamat dan sesat berfikir. Kenapa semuanya jadi salah Jokowi sih?