JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar melakukan tarif integrasi LRT Jabodetabek dengan moda transportasi publik lainnya, terutama yang beroperasi di DKI Jakarta. Sebab masyarakat membutuhkan tarif layanan antarmoda yang terintegrasi agar biaya transportasi makin kompetitif.

"Pemerintah perlu memaksimalkan manfaat Layanan LRT Jabodebek dengan satu tiket yang terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya," Kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Kamis (31/8/2023).

"Moda transportasi massal seperti angkutan kota (angkot) Jaklingko, bus TransJakarta, kereta komuter, dan bahkan kemungkinan kereta bandara dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dipertimbangkan secara cermat dalam perencanaan dan implementasinya," lanjut dia.

Adapun pemerintah melalui Kemenhub telah menetapkan tarif LRT Jabodebek dalam rangka HUT ke-78 RI diberlakukan diskon sebesar 78 persen yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp 5.000 untuk seluruh lintas pelayanan, sejak diresmikan Senin (28/8) lalu hingga akhir bulan September.

Guna mendorong minat masyarakat beralih menggunakan angkutan massal serta untuk mengenalkan LRT Jabodebek, Kemenhub juga sudah menyiapkan skema tarif promo maksimal Rp 20 ribu untuk jarak terjauh sampai dengan akhir Februari 2024. Sementara untuk selain jarak terjauh, skema tarif disiapkan di bawah Rp 20 ribu.

Tarif LRT Jabodebek sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Iwan Aras mengatakan, peluncuran Layanan LRT Jabodebek yang baru adalah langkah monumental menuju transformasi transportasi perkotaan yang lebih baik. Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan transportasi itu pun mendukung langkah-langkah promosi yang dilakukan Pemerintah untuk menarik perhatian masyarakat.

"Dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah, operator LRT, dan masyarakat, kita dapat mencapai masa depan mobilitas yang lebih cerah dan lancar di wilayah Jabodebek," jelasnya.

Meski begitu, Iwan menekankan pentingnya integrasi LRT Jabodetabek dengan moda transportasi lain yang harus diperhatikan dengan seksama. Hal ini diperlukan demi menciptakan sistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami mengajukan rekomendasi bahwa sistem tiket terpadu harus menjadi prioritas. Dengan tiket tunggal yang dapat digunakan di berbagai moda transportasi, masyarakat akan lebih mudah beralih dari satu moda ke moda lainnya tanpa hambatan," tutur Iwan.

Menurut Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II ini, jaringan transportasi masaal yang terintegrasi akan mengurangi kebutuhan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pada akhirnya, kata Iwan, hal tersebut akan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta serta menjadi salah satu solusi mengatasi polusi udara yang diakibatkan asap kendaraan bermotor.

"Tarif layanan moda transportasi yang belum terintegrasi akan membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebab, tarif layanan transportasi yang belum terintegrasi atau masih terpisah-pisah membuat beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat semakin berat," paparnya.

Jika biaya perjalanan dengan angkutan umum nyaman dan terjangkau, sambung Iwan, masyarakat diyakini mau beralih menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sendiri telah mencapai 23,03 juta unit per 17 Agustus 2023. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Timur.

"Masyarakat lebih senang dengan hal yang simple dan dianggap bisa menyelamatkan ekonomi mereka, seperti menggunakan sepeda motor untuk beraktivitas,” ucap Iwan.

“Jika ada layanan moda transportasi yang terintegrasi dan perbandingan biayanya lebih murah dari menggunakan motor, pasti akan mengubah persepsi masyarakat," tambahnya.

Di sisi lain, Iwan juga menyoroti pentingnya pihak operator memprioritaskan keamanan dan kenyamanan penumpang yang harus terus dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Mengingat sejak dioperasikan penuh, LRT Jabodetabek sudah mengalami beberapa gangguan yang menyebabkan penumpukan penumpang.

"Pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh atas masalah gangguan pada LRT. Karena tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam operasional, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna layanan ini,” ujar Iwan.

“Dengan memahami penyebab masalah dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, langkah-langkah preventif dapat diambil untuk memastikan layanan LRT berjalan sebaik mungkin," sambungnya.

Walau masih ada sedikit kendala, Iwan mengapresiasi langkah Pemerintah yang menerima setiap masukan dan kritik dari masyarakat terhadap operasional LRT Jabodetabek. Dengan belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan yang tepat, menurutnya, tujuan pembangunan sistem transportasi modern yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan dapat terealisasi.

"Setiap komplain atau keluhan dari masyarakat harus diterima sebagai masukan yang berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Saya berharap dalam prosesnya, LRT akan menjadi lebih dari sekadar sarana mobilitas tetapi upaya mitigasi perubahan iklim dan menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat," tutup Iwan Aras.