Oleh Prihandoyo Kuswanto Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila pada hari Sabtu, 09 Sep 2023 - 10:29:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Kejahatan Negara Pelanggaran HAM Pada Rakyat Rempang Barelang

tscom_news_photo_1694230170.jpg
Prihandoyo Kuswanto (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mereka tinggal sejak tahun 1834. Jauh negeri ini Indonesia merdeka ,mereka menghuni di 16 kampung itu mereka tinggal turun temurun sudah menjadi tanah ulayat dan adat Melayu kampung yang hidup damai itu kemudian menjadi hinggar bingar ,kekacauan pecah dan rakyat resa sebab rumah tinggal kampung halaman dirampas negara untuk kapitalis China yang akan membangun Eco City.

Dengan kekuasaan mereka memaksa rakyat nya menyerahkan tanah ulayat mereka.

Tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradap,tidak ada persatuan Indonesia ,Tidak ada musyawarah untuk mufakat
dan tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak lagi berdasar Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Negara sudah kehilangan fungsi sebagai Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834.

“Jadi wajar masyarakat di lokasi tersebut menolak rencana pembangunan ini. BP Batam, Menko Ekuin, Kepala BKPM, dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses ini merumuskan program tanpa persetujuan masyarakat,” kata Zenzi dalam keterangan tertulis.

Lebih jauh, Zenzi mengatakan tindakan BP Batam, polisi, dan TNI di Pulau Rempang telah melanggar konstitusi Republik Indonesia yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.

“Apa yang yang dilakukan tim gabungan keamanan ini bukan untuk Indonesia, bukan untuk melindungi, dan mengayomi masyarakat adat."

"Tindakan tersebut hanya sekedar membela investasi yang akan menggusur masyarakat adat,” ujarnya.

Nasib bangsa Indonesia akan jauh lebih buruk lagi sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 dan nilai nilai Pancasila sudah dibuang tidak lagi menjadi Ideologi berbangsa dan bernegara.

Dalam proses pengambilan paksa kampung adat Rempang dengan jelas konstitusi dilanggar dan aparat yang kata nya penegak hukum justru melanggar hukum bagaimana logika nya perampasan kampung Adat belum ada kesepakatan dan tanpa musyawarah melakukan pengukuran ,kira kira kalau rumah aparat tiba tiba diukur boleh tidak tanpa musyawarah dengan aparat boleh tidak .

Kalau soal Kampung Rempang ini ditarik pada persoalan negara jelas Presiden melanggar konstitusi. Presiden melanggar Visi negara Merdeka,Bersatu,Berdaulat,
Adil dan Makmur.

Polisi ,TNI,dan aparat negara apakah tidak mengerti merampas Kampung Rempang adalah Merampas Kemerdekaan warga negara bukan nya ini melanggar konstitusi.
Bersatu apakah tidakan itu telah melanggar persatuan bangsa Indonesia?
Berdaulat bukan nya nerampas hak ulayat adat adalah merampas kedaulatan rakyat? Bukan nya Polisi TNI dan aparat harus nya melindungi Kedaulatan rakyat bukan melindungi kedaulatan Asing sehingga rakyat nya sendiri di tindas?

Apakah TNI mempunyai Tupoksi untuk berhadalan dengan rakyat dan ikut merampas tanah rakyat ,panglima TNI harus bertanggung jawab terhadap keterlibatan TNI dalam kasus pelanggaran HAM ini.

Sedang Misi Negara adalah
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apakah perampasan tanah adat yang seharus nya oleh Negara dilindungi justru aparat negara melakukan tindakan -tindakan melawan hukum.

Hak asasi manusia yang dijamin negara dalam pasal 28 UUD 1945

Makna Pasal 28 dalam UUD 1945
Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Hak asasi manusia yang dijamin negara dalam pasal 28 UUD 1945 seperti dikutip dari buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 oleh Drs. Moch. Sudi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 28A
Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B
1. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C
1. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D
1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G
1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28 H

4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,"

Atas pekanggaran ini DPR segerah memaksanakan Hak Angket Terhadap Presiden jika negara ini negara hukum.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

"Merebut Jakarta" Memutus Belenggu Dinasti Jokowi

Oleh Setya Dharma Pelawi Gerakan Perubahan Jakarta
pada hari Sabtu, 20 Jul 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah politik Partai Golkar yang mencalonkan Kaesang Pangarep sebagai calon gubernur Jakarta cukup mengejutkan. Alih alih menjadikan Kaesang sebagai calon wakil Ridwan ...
Opini

Undang-Undang Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi: Wajib Batal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2023, melanggar konstitusi. Pertama, Pasal 1 angka 8, angka ...