JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mendorong agar adanya kebijakan penambahan anggaran yang memadai untuk mensosialisasikan aplikasi SiHalal milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag).

Mengingat, lanjut dia, kebutuhan masyarakat akan label halal saat ini cukup tinggi.

"Jadi anggaran ini memang sangat diperlukan, karena kemudian label halal saat ini sudah jadi trend, kebutuhan masyarakatnya sangat tinggi," ucap Politikus PDIP itu, Selasa (26/09/2023).

Diah mengungkapkan, dalam beberapa bulan saja antusiasme publik terhadap sertifikasi halal berbasis aplikasi tersebut cukup tinggi.

"Kita ini baru bicara satu juta angka untuk UMKM, ternyata di bulan Agustus itu sudah satu juta dua ratus empat puluh ribu, ini di tengah keterbatasan infrastruktur penjaminan produk halal, artinya belum semua bisa full beroperasi secara optimal, misalnya badan jaminan produk halal ini belum ada di daerah-daerah, dan kalau kita melihat desainnya itu akan diselenggarakan di KUA-KUA, tapi ini juga belum optimal berjalan," ujarnya.

Jadi asumsinya, kata dia, kalau memang ini berjalan tentu kebutuhan label halal akan jauh lebih besar dari pada satu atau dua juta label halal pertahunnya, ini untuk UMKM.

"Jadi ini akan sangat membantu bagi kepercayaan pasar produk Indonesia, tidak hanya di dalam negeri tapi mancanegara. Secara psikologis ini juga akan membangun pasar Indonesia yang membutuhkan label halal," tutupnya.