Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 13 Nov 2023 - 21:04:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Uji Disertasi Doktor Ilmu Hukum UNPAD, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

tscom_news_photo_1699884280.jpg
Bamsoet Ketua MPR (Sumber foto : MPR)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan Universitas Pertanahan (UNPAD) Bambang Soesatyo menjadi penguji/oponen ahli disertasi mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Devit Achmad Gustiyawan.

Mengangkat tema tentang Urgensi Pengaturan Penggandaan Karya Tulis Ilmiah Di Perguruan Tinggi Yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Penggunaan Yang Wajar (Fair Use) yang diatur dalam UU No.28/2014 tentang Hak Cipta.

"Penelitian ini menemukan konsep baru, yakni Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan (PHIP) yang dapat melindungi hak cipta dalam perpustakaan perguruan tinggi. Konsep PHIP memberikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moral pencipta dengan kepentingan pendidikan yang dimiliki masyarakat. Konsep ini juga menghendaki tanggungjawab negara secara aktif untuk dapat mewujudkan cita hukum konstitusional dalam mewujudkan perlindungan hak dasar pencipta," ujar Bamsoet usai menguji secara virtual disertasi Devit Achmad Gustiyawan, secara virtual dari Jakarta, Senin (13/11/23).

Turut hadir para penguji lainnya yakni, Ketua Tim Promotor Prof. Ahmad M. Ramli, Anggota Promotor Rika Ratna Permata dan Miranda Risang.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, konsep PHIP secara etimologi dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak intelektual pencipta yang harus diberikan tanpa terbatas pada penerapan prinsip kewajaran dalam dunia pendidikan, sehingga penggandaan dalam dunia pendidikan hanya dapat dilakukan selama tidak melebihi 25 persen dari jumlah karya cipta dengan tetap mencantumkan identitas pencipta dari setiap halaman/bagian karya tulis ilmiah.

"Disisi lain, penggandaan karya tulis dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh seseorang, organisasi atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung
memberikan manfaat ekonomi bagi bangsa, maka negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain konsep PHIP, penelitian ini juga menghasilkan beberapa temuan lain. Yakni, Economic Growth Stimulus Theory yang dapat diaplikasikan sebagai landasan teoritis pada penggandaan karya tulis ilmiah di perpustakaan perguruan tinggi Indonesia selama memenuhi syarat dan standar perlindungan hak cipta.

"Serta prinsip penggunaan yang wajar juga dapat digunakan untuk mengatur penggandaan karya tulis ilmiah di perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dengan syarat adanya sistem perlindungan dan kesadaran hukum masyarakat," pungkas Bamsoet.

tag: #mpr  #bamsoet  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
HUTRI78
advertisement
HUT RI 78 - AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 78 - BAMSOET
advertisement
Lainnya
Berita

Dialog di Boyolali, Puan Tegaskan Dukungan untuk Kemajuan Seniman

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 03 Des 2023
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani berdialog dengan para seniman saat melakukan kunjungan kerja ke Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa hasil karya para ...
Berita

Puan Soal Debat Khusus Cawapres: Ikuti Aturan Sesuai yang Telah Disepakati

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal perubahan format debat pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di mana debat khusus cawapres akan "dihilangkan". ...