Oleh TEDDY GUSNAIDI Wakil Ketua Umum / Juru Bicara Partai Garuda pada hari Senin, 27 Nov 2023 - 15:23:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Terbitkan PP 53 Tahun 2023 Berdasarkan Putusan MK Atas Gugatan Partai Garuda

tscom_news_photo_1701073388.jpg
Teddy Gusnaidi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Lagi-lagi Jokowi difitnah, dituduh menerbitkan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2023 untuk tujuan pribadi, yang berisi Menteri dan Kepala daerah yang maju sebagai Capres Cawapres tak harus mundur dari jabatan tapi harus izin dan cuti ketika kampanye,

Saya jelaskan ya sebagai bagian dari pendidikan politik, bahwa siapapun Presidennya, wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah ini, karena ini adalah Perintah UU Pemilu dan hasil putusan MK.

Menteri itu di UU Pemilu harusnya mundur ketika maju jadi Capres dan Cawapres, tapi pasal itu dibatalkan oleh MK berdasarkan gugatan dari kami, Partai Garuda. Makanya Prabowo dan Mahfud MD walau sudah resmi menjadi Capres dan Cawapres masih menjadi Menteri aktif. Itu karena gugatan Partai Garuda.

Lalu apakah kepala daerah ketika maju jadi Capres Cawapres menurut UU Pemilu harus mundur? Menurut UU Pemilu Pasal 170 ayat 1 dan pasal 171, kepala daerah tidak termasuk yang harus mengundurkan diri dan hanya perlu meminta izin Presiden ketika maju menjadi Capres Cawapres.

Entah karena memang bodoh atau pura-pura tidak tahu, tapi yang pasti yang mereka lakukan adalah fitnah demi membunuh karakter Jokowi. Padahal Jokowi mengeluarkan peraturan karena ada putusan MK dan perintah UU pemilu.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Opini

WS Rendra, Daulat Rakyat dan Daulat Hukum

Oleh Rusdy Setiawan Putra
pada hari Minggu, 11 Feb 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --SEJAK masih di bangku SMA, saya sudah menulis puisi, cerpen, naskah drama, resensi kebudayaan dan opini tentang kehidupan di beberapa media massa, salah satunya di Harian ...
Opini

Apakah Bahan Bakar HIlidrogen Lebih Ekonomis?

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal program hilirisasi nikel, dia bilang komoditas ini bukan satu-satunya masa depan ...