JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai dana aspirasi sebenarnya merupakan hanya untuk kepentingan anggota dewan itu sendiri.

Ia berpendapat, dengan dana aspirasi tersebut, mungkin anggota DPR ketika bertemu konstituennya ingin membuktikan bahwa mereka sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapilnya tersebut dengan menunjukkan bukti konkrit.

"Setiap ke dapil, anggota dewan juga membawa dana yang sejauh ini bisa jadi dinilai masih kurang. Karena itu, tak sekali ini saja DPR mengajukan dana aspirasi, tapi juga di era SBY juga muncul tuntutan tersebut," kata Zuhro pada TeropongSenayan, Jum,at (26/6/2015).

Jika alasan DPR dana aspirasi itu untuk rakyat, maka terang Zuhro, sudah saatnya menata ulang APBN agar sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Apalagi saat ini ada sekitar 183 daerah tertinggal.

"Ke depan APBN kita semestinya dikelola secara efektif dengan alokasi dana yang lebih proporsional. Bila urusan-urusan sudah didaerahkan (desentralisasi), seharusnya ini diikuti dana yang cukup untuk menjalankan urusan-urusan tersebut," imbuhnya.

Dengan begitu, desentralisasi dan otonomi daerah bisa dilaksanakan secara substansial karena dananya cukup. "Usulan tambahan dana untuk membiayai desentralisasi dan otda itulah yang perlu disampaikan dan didukung oleh DPR. Tugas utama DPR adalah menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi," ingatnya.

Menurut Zuhro, saat ini DPR bisa memaksimalkan dan mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

"Bila pemerintah bisa mengeksekusi program-program dengan baik, ini bisa diterjemahkan sebagai efektifnya fungsi pengawasan dewan," tandas dia.(yn)