Indonesia terus digempur oleh asing lewat produk unggulan berbasis teknologi. Salah satunya, STARLINK. Sebuah produk layanan internet berkelas dunia difasilitasi satelit. Berkecepatan tinggi dan mampu diakses dengan mudah dan cepat untuk daerah terluar sekalipun (promosinya).

Dikabarkan, investasi STARLINK diekspektasi begitu tinggi diawalnya. Perusahaan multinasional, bermodal besar dan pastinya akan berdampak positif. Karenanya, perijinan dan publikasi bagi kedatangannya serasa di”karpet-merah”kan, alias istimewa. Lalu bagaimana realitanya?

STARLINK hanya menanam modal 30 milyar. Dan karyawannya pun cuma 3 orang, demikian “media” mewartakan. Terpenuhikah ekspektasi itu?

Dari sisi buruh, se”gudang” tanya menyembul. Namun ada dua hal yang cukup kontradiktif.

Pertama, terbukanya banyak kesempatan kerja di sana. Pupus. Tadinya, berharap ada puluhan, ratusan bahkan ribuan buruh bisa terrekrut. Meski sempat ragu sebelumnya. Karena perusahaan multinasional ini berbasis kerja teknologi bukanlah padat karya. Padat modal?

Minimnya serapan tenaga kerja itu, sangat kontras dengan ketersediaan jumlah angkatan kerja yang tersedia saat ini. Apalagi dengan menilik gambaran profil ketenagakerjaan umum di Februari 2024 lalu, pastinya malah jauh lebih timpang.

Berkontribusikah terhadap penurunan angka pengangguran nasional secara signifikan?
Terpublikasi statistis, jumlah pengangguran terbuka nasional sebanyak 7, 20 juta orang (TPT).

Dari mereka yang bekerja di bidang informasi dan komunikasi inipun, hanya 1,23 juta orang. Secara nasional, hanya 0,87% dari jumlah mereka yang bekerja saat ini (TKK). Di STARLINK, bisa jadi pekerja dengan kualifikasi pendidikan dan skill tinggi yang dibutuhkan. Sementara, angkatan kerja nasional yang tersedia, dominannya berpendidikan rendah. Hanya ± 13% saja, yang berpendidikan tinggi.

Kedua, menikmati jasa langganan STARLINK ? “Halu” juga.

Bagi mayoritas buruh nasional, kategori hidup layak masih bergelut diseputar pangan, papan/rumah, kesehatan dan pendidikan serta transportasi. Pemenuhan atasnya, belum terjangkau semua lapisan buruh, khususnya yang berpenghasilan UMP. Apalagi yang dibawah UMP.

Ber”kaca” pada survei biaya hidup (sbh) tahun 2022 lalu, upah buruh tak sebanding dengan biaya hidup di daerahnya. Jakarta misalnya, tembus 14,88 juta per bulan. Sementara UMP nya ± 5 jutaaan. Kelompok pengeluaran terbesarnya ada di biaya (sewa/cicil) rumah, transportasi hingga pendidikan.

Untuk konektifitas berbasis informasi dan komunikasi seperti STARLINK ini, diyakini masih jadi “barang mahal”. Mengkonsumsinya (berlangganan) bisa jadi memaksa dan menggeser kebutuhan prioritas lainnya. Buruh, rentan bermasalah jika itu dilakukan.

Dari kedua hal itu, tampaknya, investasi STARLINK, tidak berdampak langsung bagi (umumnya) buruh nasional, bukannya membantu mengurangi pengangguran, Starlink justru berpotensi menambah pengangguran baru (kemungkinan ISP lokal bakal PHK jika bisnis mereka tereduksi oleh Starlink).