JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Indonesia telah Revolusi Industri Keempat atau era digital 4.0, dengan penggunaan teknologi canggih terintegrasi, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan otomatisasi. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai inisiatif seperti "Making Indonesia 4.0", telah berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan internet, termasuk perluasan jaringan 4G dan pengembangan 5G, guma mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Ekosistem startup yang berkembang pesat, seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak, menunjukkan bahwa adopsi teknologi ini dapat membawa manfaat signifikan bagi berbagai sektor.

Ketidak Siapan Pemerintah dalam Penggunaan Teknologi

Namun, percepatan penggunaan teknologi terdapat beberapa kelemahan, terutama di lingkungan pemerintah. Ketidaksiapan dalam memahami dan menggunakan teknologi kerap mengakibatkan pendataan dan pengambilan keputusan kurang tepat. Sehingga membuka celah bagi praktek korupsi, penyimpangan, dan masalah keamanan data. Kurangnya keterampilan digital dan moral kalangan pejabat dan pekerja pemerintahan menjadi salah satu hambatan utama dalam memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal.

Beberapa sektor telah membuktikan adanya kegagalan akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam penggunaan teknologi, mulai dari tingkat aparatur pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Contoh nyatanya adalah maraknya judi online, pencurian data, dan gangguan keamanan siber yang menunjukkan bahwa sistem keamanan digital (BSSN - PDSN 2 di Surabaya) masih belum optimal.

Hal lain, di sektor pelayanan publik, banyak daerah yang masih bergantung pada sistem manual yang rentan manipulasi dan korupsi. Kurangnya keterampilan digital di kalangan aparatur lintas sektor dan tingkatkan juga memperburuk situasi, menghambat efektivitas program digitalisasi yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Upaya Pemerintah Era Jokowi dalam Membenahi Pemanfaatan Era Digital Belum Maksimal

Pemerintah era Jokowi telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi carut-marutnya pemanfaatan era digital, khususnya dalam rangka menyongsong pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Namun sayangnya hal itu belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, misalnya dalam pemberantasan judi online dan keamanan data, Menkominfo, PPATK dan pihak terkait masih terkesan saling menyalahkan dan mencari kambing hitam, tidak fokus pada hal yang substansial.

Langkah-langkah positif, seperti peningkatan infrastruktur digital, penguatan regulasi dan pengawasan siber, serta program pelatihan dan pendidikan digital bagi aparatur negara pada level tertentu belum maksimal. Misalnya, pembangunan infrastruktur Base Tower Station (BTS) terjadi korupsi yang sangat besar, dan pelaku utama belum terungkap, proses hukum masih cenderung tajam ke bawah.

Padahal pembanguan ini bertujuan agar program-program unggulan seperti pendidikan bagi seluruh rakyat yang berbasis informatika Digital berjalan secara adil dan merata. Jangan sampai kejadian tersebut terulang, sehingga dapat menghambat program nasional pemerintahan baru Prabowo-Gibran yaitu "Makan dan Minum Bergizi" yang akan diberikan gratis kepada masyarakat.

Pembenahan Sistem dan Sumber Daya oleh Pemerintah

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah era Jokowi harus segera melakukan pembenahan sistem dan sumber daya. Ini termasuk meningkatkan regulasi dan pengawasan dalam penggunaan teknologi untuk mencegah penyimpangan serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan.

Peningkatan kapasitas dan keterampilan digital melalui pelatihan dan pendidikan menjadi langkah krusial untuk memastikan tenaga kerja siap menghadapi tantangan era digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur keamanan siber dan transparansi dalam penggunaan teknologi juga perlu ditingkatkan.

Kerjasama yang Terintegrasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan lembaga terkait lainnya dapat berfungsi sesuai wewenang dan perencanaan, memastikan kesiapan dan keamanan di era digital.

Mereka harus bekerja sama secara terintegrasi untuk mengantisipasi praktek ilegal di dunia cyber seperti judi online, pencurian data, dan ancaman keamanan siber lainnya. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kolaborasi dengan sektor swasta serta internasional adalah solusi untuk menghadapi tantangan ini.

Kesiapan di Sektor Kesehatan untuk Mendukung Program Nasional

Khusus di sektor kesehatan, kesiapan teknologi sangat penting untuk menunjang program nasional Prabowo-Gibran, yaitu makan dan minum bergizi secara gratis bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang rentan terjangkit penyakit tinggal di wilayah pedesaan, yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan layanan kesehatan.

Oleh karena itu, perlu ada pembenahan menyeluruh untuk memastikan tenaga kesehatan dan perangkat desa memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi kesehatan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital di daerah pedesaan, termasuk akses internet dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kesehatan serta peningkatan keterampilan digital masyarakat umum juga sangat penting.

Sistem Pemilu Digital yang Adil dan Transparan

Untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan transparan, sistem perhitungan pemilu digital harus diintegrasikan dengan sistem manual. Kerjasama yang terintegrasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan lembaga pemantau pemilu independen yang melibatkan akademisi, masyarakat, pakar, dan aktivis sangat penting.

Pendekatan ini akan memastikan bahwa semua proses pemilu diawasi bersama-sama, mengurangi kemungkinan kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penggunaan teknologi harus didukung dengan sistem yang aman dan transparan untuk meminimalkan risiko manipulasi data.

Penutup

Untuk menjamin pelayanan publik yang adil dan merata serta menekan terjadinya korupsi di seluruh tanah air, beberapa langkah perlu diambil:

1. Meningkatkan regulasi dan pengawasan dalam penggunaan teknologi untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan.

2. Memberikan pelatihan dan pendidikan teknologi kepada tenaga kerja dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mengadopsi teknologi.

3. Mengembangkan dan memperkuat infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data dan sistem dari ancaman kejahatan siber.

4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi melalui pengembangan sistem yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang jelas.

5. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa adopsi teknologi dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan.

6. Menyediakan dukungan finansial dan subsidi untuk pengadaan teknologi di daerah pedesaan, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam adopsi teknologi kesehatan.

Pemerintah Jokowi dan pemerintahan baru Prabowo-Gibran periode 2024-2029 perlu melanjutkan dialog dengan berbagai tokoh nasional yang terdiri dari para mantan pemimpin nasional, tokoh aktivis pergerakan nasional, pakar, dan akademisi. Hal ini penting guna menunjang program kerja pemerintahan baru yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Dialog ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga dan penting untuk memastikan pelaksanaan program-program unggulan, seperti makan dan minum bergizi gratis, berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan bebas dari celah KKN.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan manfaat teknologi 4.0 sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul, terutama dalam menjamin pelayanan publik yang adil dan merata serta mendukung program nasional makan dan minum bergizi secara gratis bagi masyarakat.