Seorang Presiden dipilih bukan untuk menyuruh rakyatnya pergi, melainkan untuk memastikan rakyatnya tetap punya alasan mencintai dan bertahan di negerinya sendiri.

Ketika rakyat mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, sulitnya mencari pekerjaan, nasib guru yang belum sejahtera, rupiah yang terus tertekan, serta investor yang lebih tertarik menanamkan modal di negara tetangga, tugas Presiden bukan membalas dengan sindiran.

Presiden harus menjawab dengan kebijakan.

Sebab istana bukan panggung untuk adu nyinyir. Kekuasaan bukan mikrofon untuk berkata, “Kalau tidak suka, pindah saja.” Presiden bukan komentator media sosial yang cukup menjawab kritik dengan gaya:

Nye, nye, nye…

Rakyat tidak sedang merengek. Rakyat sedang menyampaikan kenyataan hidup.

Mereka berbicara tentang harga beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok yang semakin menguras pendapatan. Mereka bertanya tentang program Makan Bergizi Gratis yang harus dijalankan secara aman, tepat sasaran, transparan, dan tidak menjadi ladang proyek bagi segelintir orang.

Mereka juga mempertanyakan Koperasi Desa Merah Putih: apakah benar-benar akan memperkuat ekonomi rakyat, atau sekadar menjadi program besar dengan spanduk besar, anggaran besar, tetapi manfaat yang belum tentu besar?

Di ruang lain, guru honorer masih berjuang dengan penghasilan yang jauh dari layak. Para sarjana mengirim lamaran ke mana-mana tanpa kepastian. Pabrik melakukan efisiensi, lapangan kerja semakin ketat, sementara sebagian investor memilih negara tetangga yang menawarkan kepastian hukum, birokrasi yang lebih sederhana, dan iklim usaha yang lebih meyakinkan.

Dalam keadaan seperti itu, rakyat membutuhkan pemimpin yang mendengar, bukan pemimpin yang mudah tersinggung.

Kritik rakyat bukan tiket keberangkatan ke luar negeri. Kritik adalah alarm agar pemerintah tidak terus tertidur dalam kenyamanan kekuasaan.

Presiden seharusnya memanggil para menteri dan bertanya: mengapa harga pangan masih mahal? Mengapa rupiah terus tertekan? Mengapa penciptaan lapangan kerja belum sebanding dengan jumlah pencari kerja? Mengapa kesejahteraan guru masih tertinggal? Mengapa investor lebih percaya kepada negara tetangga?

Itulah pertanyaan seorang kepala negara.

Bukan menyuruh rakyat mengepak koper.

Solusinya jelas: stabilkan harga pangan melalui pembenahan rantai distribusi dan pemberantasan mafia pangan; evaluasi total program MBG agar aman, bergizi, transparan, dan tidak membebani anggaran secara serampangan; pastikan Koperasi Desa Merah Putih tumbuh dari kebutuhan masyarakat, bukan instruksi politik dari atas.

Pemerintah juga harus memperbaiki kepastian hukum, menyederhanakan perizinan, menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pemborosan anggaran, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar bahan pidato tahunan. Pendidikan vokasi dan penciptaan lapangan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan industri, bukan hanya menghasilkan ijazah dan pengangguran baru.

Seorang Presiden harus berbenah ketika rakyat mengeluh. Bukan marah karena rakyat berani mengeluh.

Karena rakyat tidak membutuhkan Presiden yang pandai menyindir. Rakyat membutuhkan Presiden yang mampu menyelesaikan masalah.

Jangan menyuruh warga pindah negara.

Perbaikilah negaranya, agar tak seorang pun merasa perlu meninggalkannya.

#PresidenHarusMendengar
#RakyatButuhSolusi
#JanganSuruhPindahNegara
#DengarSuaraRakyat
#HargaPangan
#LapanganKerja
#KesejahteraanGuru
#EkonomiIndonesia
#NegaraHukum
#SupremasiHukum
#GoodGovernance
#KeadilanSosial
#ReformasiBirokrasi
#InvestasiIndonesia
#PemerintahanBersih
#IndonesiaMaju
#DemokrasiSehat
#SuaraRakyat
#BangunNegeri
#Indonesia