JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-undang.

Keputusan ini diambil dalam gelaran Rapat Paripurna DPR RI ketujuh Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Golkar Mukharudin mengaku APBN Tahun Anggaran 2025 kali ini memiliki tantangan serta kompleksitas yang lain dari biasanya.

"Hal ini secara alamiah menimbulkan tantangan internal berupa sinkronisasi kebijakan serta program-program dengan anggaran dan pembiayaan yang tersedia," tutur Mukhtarudin, Minggu 22 September 2024.

Mukhtarudin mengatakan APBN 2025 yang merupakan transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma"ruf Amin menuju pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka tersebut diharapkan harus tercapai di tahun pertama.

"Postur anggaran dalam APBN 2025 telah disesuaikan dengan berbagai program strategis dari presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Mukhtarudin.

Kemudian, asumsi dasar ekonomi dalam APBN 2025 juga telah disusun semaksimal mungkin agar dapat menjawab berbagai risiko dan tantangan selama setahun ke depan.

Dari sisi anggaran pendapatan negara disepakati meningkat dari RAPBN 2025 menjadi Rp 2.996,87 triliun. Pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak Rp 2.189,30 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, PNBP Rp 513,63 triliun, dan hibah Rp 581,1 miliar. Pos belanja negara juga ditetapkan naik dari RAPBN 2025 menjadi Rp 3.621,31 triliun.

Anggaran ini diperuntukan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, dan transfer ke daerah Rp 919,87 triliun. Untuk menutupi gap antara pendapatan dan belanja tersebut, alokasi pembiayaan yang disepakati sebesar Rp 616,18 triliun.

Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan ini bilang fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo serta segenap fraksi-fraksi di DPR RI.

"Yang memberikan keleluasaan serta mengakomodir seluas-luasnya program-program Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka," ungkap Mukhtarudin.

Mukharudin mengatakan dari sisi eksternal, APBN 2025 masih dibayangi tekanan dari tingginya ketidakpastian dan gejolak perekonomian global. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), masih berjibaku dengan perlambatan ekonomi.

Bukan hanya itu, Mukhtarudin mengatakan negara mitra dagang penting seperti Tiongkok juga masih menghadapi persoalan domestik berupa kontraksi sektor properti yang mencakup 30% ekonominya.

Sementara, lanjut Mukhtarudin, gejolak geopolitik yang salah satunya berupa Perang Rusia-Ukraina juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan bukan tidak mungkin meningkatkan eskalasi di kawasan lain.

Artinya, menurutnya, tingkat ketidakpastian yang tinggi ini menuntut APBN 2025 agar lebih cermat serta antisipatif dalam menentukan berbagai asumsi sebagai dasar penentuan politik anggaran.

Mengingat, kata Mukhtarudin pengelolaan APBN yang akuntabel saja tidak cukup jika tidak menghasilkan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jika pada beberapa tahun sebelumnya kita berhasil melewati gelombang ketidakpastian tersebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, di tahun 2025 mendatang kita juga pasti bisa," beber Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengingatkan bahwa pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan kewajiban konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Target tingkat pengangguran terbuka, misalnya, disepakati pada level 4,5% hingga 5,0%, atau lebih rendah daripada 5,0% hingga 5,7% pada 2024.

Yang paling signifikan peningkatannya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang ditargetkan mencapai 115 hingga 120, atau lebih tinggi dari 105 hingga 108 pada 2024.

"Selain itu, Tingkat Kemiskinan Ekstrem ditargetkan mencapai 0%, atau dengan kata lain tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrem pada tahun 2025 yang akan datang," ujar Mukharudin.

Kendati demikian, Fraksi Golkar DPR RI dalam hal ini menyambut baik kesepakatan-kesepakatan dalam sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025 yang sebagian besarnya lebih baik dari tahun 2024.

"Fraksi Partai Golkar pun optimistis bahwa transisi pemerintahan dapat berjalan baik dan lancar yang tentunya berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional," pungkas Mukhtarudin.