JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbeda dalam memperlakukan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang dan pasar tumpah Pusat Jajanan Bendungan Hilir (Benhil).

Ahok terkesan cukup keras saat memperlakukan PKL di Tanah Abang. Sementara, kepada PKL atau para penjual takjil di Pasar Benhil justru terkesan dipelihara.

"Benhil itu karena sudah tradisi, kita mau bangun pasarnya. Kita itu sebenarnya bukan mau menghilangkan PKL, konsep kami bagaimana PKL ini ditata, karena PKL tulang punggung ekonomi rakyat," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Hanya saja, lanjut Ahok, hal yang tidak disukainya dari PKL adalah ketika sudah merugikan masyarakat sekitar. PKL yang seperti itu, menurutnya, sama saja dengan preman.

Ahok mengaku, pihaknya sesungguhnya ingin PKL terdaftar dan tertata rapi. Jika PKL sudah tertata dan terdaftar resmi, Pemprov DKI bisa menarik retribusi sebesar Rp2.000 masuk Pemprov DKI.

Ahok yakin, dengan uang hanya Rp2000 tersebut, para PKL tidak akan rugi. Sebab, biasanya mereka justru menyetor uang lebih banyak kepada preman jika tidak menjadi PKL yang terdaftar.

"Kita bisa narik retribusi Rp2.000 asal dia daftar resmi. PKL sekarang justru bayar ke preman Rp20.000 hingga Rp60.000," katanya.(ss)