JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Para pedagang kaki lima yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendesak MPR melakukan Sidang Istimewa (SI) mencopot Jokowi dari kursi Presiden. Mereka kecewa berat.

"Atas nama seluruh pedagang kaki lima, rakyat dan bangsa Indonesia, APKLI mendesak percepatan SI MPR RI untuk berhentikan rezim imperialis Jokowi-JK yang khianat," ujar Ali Mahsun, Ketua Umum DPP APKLI di Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Ali mengungkapkan rezim pemerintahan Jokowi-JK terbukti menjajah dan menganiaya pedagang kaki lima, menjajah ekonomi dan mata pencarian rakyat, telah menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa kepada bangsa asing dan aseng.

"Itu semua adalah pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945," tegas Ali yang juga Ketua Sekber Rembug Nasional Tokoh Bangsa. Ditambahkan kebijakan itu merobek dan mengancam bangunan ekonomi NKRI.

Dimata para pedagang kaki lima, menurut Ali, rezim Jokowi-JK seperti kacang lupa kulitnya. Saat pidato pertama usai diambil sumpah menjadi Presiden, Jokowi memberikan perhatian kepada pedagang kaki lima.

Namun hanya 58 hari berikutnya, tepatnya tanggal 18 Desember 2014 dihadapan Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia pada Musrenbangnas RI di Bidakara Jakarta, Presiden Jokowi mengkambinghitamkan pedagang kaki lima.

Ali mengungkapkan Presiden menuding pedagang kaki lima sebagai biang kerok rendahnya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Untuk itu pemerintah akan mengusir 5 juta pedagang kaki lima dari seluruh kawasan wisata.

"Sungguh tragis Indonesia miliki pemimpin sekelas Presiden Jokowi secepat kilat durhakai pedagang kaki lima," papar Ali Mahsun yang juga dokter lulusan Universitas Brawijaya ini sambil memendam kekecewaan berat.

Tak hanya itu, Ali juga mengungkapkan Wapres JK telah menyudutkan dan menistakan pedagang kaki lima sebagai penyebab tak majunya kota. Ini dilakukan JK saat peluncuran Indeks Kota Cerdas di Jakarta 23 Maret 2015.

"Rezim Jokowi-JK sebagai rezim penjajah ekonomi dan mata pencarian rakyat, rezim kekuatan dan kepentingan bangsa asing dan aseng, rezim yang menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa ke bangsa asing," ujar Ali.(ris)