Demokrasi runtuh bukan karena munculnya orang kuat dan kharismatik, melainkan karena keroposnya struktur etika-masyarakat, spesifik aparat pemerintahan, yang menopangnya.

Miskonsepsi terbesar demokrasi adalah menyamakannya dengan terselenggaranya pemilu. Dalam budaya politik tanpa etika, _etik-ndasmu_, demokrasi runtuh justru melalui pemilu. Demokrasi juga bisa runtuh di tangan penguasa psikopat atau plonga-plongo tapi gila kuasa. Itu pelajaran sejarah dari pengalaman Jerman saat munculnya Hitler, dan Indonesia di era Jokowi.

Ironi terbesar dari Hitler dan Jokowi adalah keduanya naik kekuasaan melalui jalan demokrasi (pemilu), namun kemudian justru berupaya membunuh demokrasi yang memberinya kekuasaan. Hitler menggunakan Fasisme-Naziisme, Jokowi memakai Populisme. Dua ideologi ini punya kemiripan, dalam hal pemujaan berlebihan pada figur politikus.

Kemiripan lainnya adalah anti-elitisme dan anti-expertisme. Elitis dan ekspertis dianggap sebagai penyebab utama susahnya rakyat. Fasisme, menggusur elite tradisional (bangsawan, cendekiawan) menggantinya dengan elite baru aparatus kekuasaan. Populisme membangun polarisasi "kami vs mereka," kami adalah rakyat sejati dan mereka adalah elite yang harus disingkirkan atau dipersekusi.

Fasisme dan populisme menggunakan retorika atau slogan emosional untuk memobilisasi massa. Menggunakan propaganda untuk memengaruhi opini publik. Cenderung meremehkan atau melemahkan lembaga demokrasi, dengan alasan dikuasai kelompok elite yang tidak mewakili "rakyat". Fasisme secara terbuka menolak demokrasi dengan menerapkan sistem otoriter. sedangkan populisme menunggangi demokrasi dengan memanipulasi aturan dan sistem.

Fasisme sudah hampir punah sebagai ideologi, namun populisme menunjukkan kecenderungan menguat di sejumlah negara. Menguatnya populisme didukung oleh munculnya media sosial, sebagai medium banal untuk perang informasi dan opini. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika adalah contoh kemenangan populisme di Amerika. Orang menaruh kepercayaan pada politikus lancung, seperti Trump (AS), Viktor Orban (Hungaria), Bolsonaro (Brasil), atau Jokowi (Indonesia), karena memakai bahasa simplistik dalam menyuarakan "aspirasi". Mereka disukai pendukung fanatiknya karena seolah-olah “merakyat.”

Populisme memandang informasi sebagai senjata untuk perang narasi, buzzer bayaran adalah pasukan garda depan. Penganut populisme menganggap tidak ada realitas atau kebenaran objektif menyangkut prinsip, hukum, etika, dan norma dalam penyelenggaraan negara. Mereka menganggap kebenaran bersifat kabur. Kekuasaan adalah satu-satunya realitas, sehingga semua kebijakan sosial diambil untuk kepentingan kekuasaan. Contoh aktual adalah memakai program Bansos untuk kepentingan politik kekuasaan.

Paradoks populisme adalah dimulai dengan propaganda pro-rakyat ("Jokowi adalah kta"), namun saat berkuasa, perilakunya menjadi "kekuasaan adalah kami". _You"re either with me or against me_. Frasa yang sengaja dipakai untuk menciptakan polarisasi dan sikap permusuhan antar sesama warga.

Jokowi adalah politikus populis tanpai partai, ia sukses menjadikan lembaga kepolisian menjadi semacam partainya (populer dengan julukan "partai coklat"). Ia tidak punya nyali untuk bersikap otoriter, layaknya seorang fasis. Ia cukup memanipulasi aparat kepolisian, dan aparat hukum lainnya untuk melakukan aksi-aksi pseudo-Gestapo, dengan menekan, menyandera, dan mengintimidasi lawan dan kawan politik.

Hari-hari ini viral di media sosial video sosok si populis, Jokowi, "bekerja keras" berkampanye untuk memenangkan orang-orangnya di kompetisi Pilkada. Ia memakai istilah "titip", untuk mempromosikan calon-calon kepala daerah yang ia dukung agar menang dalam Pilkada serentak, 27 November lusa. Titip pada siapa? Tentu pada "partai coklat", aparat, dan birokrat yang ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pilkada. Ia ingin mengulang "sukses" memenangi Pilpres 2024.

Lazimnya, politikus populis cuma punya power saat masih berkuasa. Propaganda dan perintahnya hanya ekfektif saat berkuasa. Kita lihat dan tunggu, apakah di awal era pemerintahan Prabowo saat ini Jokowi memang secara real masih yang berkuasa. Ataukah cuma seorang pemain sirkus politik populis yang cari perhatian, merasa masih berkuasa, dan mampu meruntuhkan demokrasi Indonesia.(*)