Jakarta – Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk unsur organisasi masyarakat keagamaan seperti MUI, KWI, PGI, serta para ekonom dan pengusaha.

“Kritik dan masukan dari masyarakat adalah suplemen yang memperkuat kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan rakyat. Saya yakin Presiden Prabowo mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan tersebut,” ujar Haris dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (26/12).

Haris juga menggarisbawahi bahwa penerapan PPN 12% bukan kebijakan yang lahir di era pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, menurutnya, pemerintah saat ini tidak cuci tangan dan tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

“Bukan karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu. Dalam menghadapi tantangan kebijakan ini, pemerintah tetap mengedepankan tanggung jawab dan kehati-hatian,” tegas Haris.

Konteks Global dan Nasional

Haris menjelaskan bahwa situasi geopolitik dunia saat ini sangat kompleks dan penuh tantangan. Perdagangan global, yang sebelumnya diatur oleh konsensus pasar bebas, kini berubah menjadi pola perdagangan berbasis aliansi geopolitik atau friendshoring.

“Situasi saling kunci antara negara-negara blok Barat yang dipimpin oleh AS dan Uni Eropa dengan blok China dan Rusia membuat ekonomi global diprediksi suram pada 2025. Pemerintah manapun di Indonesia akan menghadapi kebijakan sulit dalam ruang pilihan yang terbatas,” kata Haris.

Ia menambahkan bahwa kebijakan PPN 12% adalah langkah yang diambil untuk memitigasi dampak buruk dari situasi global terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

PPN 12% untuk Barang Mewah

Haris juga menyoroti pentingnya penerapan kebijakan PPN 12% yang tidak membebani masyarakat menengah ke bawah. Ia mendukung pandangan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahwa kebijakan ini harus difokuskan pada barang-barang mewah.

“Saya yakin pemerintahan Prabowo akan membuat kategorisasi yang tepat terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12%, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu,” jelas Haris.

Harapan untuk Persatuan dan Ekonomi Nasional

Dalam penutup pernyataannya, Haris mengajak semua pihak untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan pandangan mengenai kebijakan ini. Ia juga berharap bangsa Indonesia dapat menghindari dampak negatif, baik ekonomi maupun politik, dari pertikaian geopolitik yang diprediksi akan memanas pada 2025.

“Kita perlu bersama-sama membangun ekonomi nasional dan menjaga bangsa dari dampak buruk pertikaian global. Kebijakan sulit seperti PPN 12% ini harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian agar tidak memperlemah daya beli rakyat,” tutup Haris.

Haris Rusly Moti
Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998