Jakarta, 18Februari 2025 – Di tengah gegap gempita peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra yang baru saja dirayakan pada 6 Februari, gelombang ketidakpuasan justru menyeruak dari kalangan mahasiswa. Demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" yang berlangsung di depan Istana Merdeka menjadi peristiwa pertama di awal tahun dan juga aksi protes pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi ini menandakan adanya keresahan publik terhadap arah kebijakan yang diambil pemerintahan baru, terutama terkait efisiensi anggaran, kebijakan pertambangan, dan program makan bergizi gratis (MBG). Lima tuntutan utama mahasiswa dalam aksi ini mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan berpotensi menggerus hak-hak akademik serta pendidikan.

Lima Tuntutan Mahasiswa: Dari Anggaran hingga Kebijakan Publik

Mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama dalam aksi "Indonesia Gelap":

1. Pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Instruksi Presiden (Inpres) ini memandatkan efisiensi belanja negara dengan pemotongan anggaran Rp306,7 triliun. Mahasiswa menilai kebijakan ini dapat mengurangi kualitas layanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

2. Pencabutan Pasal dalam RUU Minerba
Mahasiswa menolak pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mereka khawatir kebijakan ini akan mengkomersialisasi institusi akademik dan mengurangi independensi kampus.

3. Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik
Mahasiswa menuntut agar tunjangan dosen dan tenaga pendidik tidak mengalami hambatan birokrasi maupun pemotongan yang berpotensi mengurangi kesejahteraan mereka.

4. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran mendapat sorotan. Mahasiswa meminta evaluasi mendalam dan mengusulkan agar anggarannya tidak membebani sektor pendidikan.

5. Pembuatan Kebijakan Berbasis Riset Ilmiah
Mahasiswa menyerukan agar kebijakan publik dibuat berdasarkan riset yang kuat dan tidak semata-mata untuk kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek.

Gerindra Berulang Tahun, Mahasiswa Bergerak

Aksi demonstrasi ini memiliki makna simbolis tersendiri. Hanya berselang beberapa hari setelah HUT Gerindra yang ke-17, mahasiswa justru turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh ketua umum partai tersebut. Momentum ini menunjukkan bahwa meskipun Prabowo baru beberapa bulan menjabat, sudah ada tanda-tanda ketidakpuasan dari kalangan intelektual muda.

Partai Gerindra selama ini dikenal dengan narasi nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun, aksi "Indonesia Gelap" menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan apakah jargon politiknya benar-benar terefleksikan dalam kebijakan nyata.

Reaksi Pemerintah: Bertahan atau Berubah?

Pemerintah merespons demonstrasi ini dengan menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara. Menteri Keuangan mengklaim bahwa langkah ini diambil agar program prioritas seperti MBG tetap bisa berjalan. Namun, apakah pemerintah bersedia merevisi kebijakan-kebijakan yang dipersoalkan masih menjadi tanda tanya besar.

Demonstrasi ini juga menjadi pengingat bahwa era kepemimpinan Prabowo tidak akan berjalan tanpa kritik. Dengan semakin terbukanya ruang ekspresi di media sosial, mahasiswa dan kelompok kritis lainnya memiliki platform untuk terus mengawal kebijakan pemerintahan.

Penutup: Awal Gelombang Kritik?

"Indonesia Gelap" bukan sekadar aksi mahasiswa biasa. Ini adalah simbol dari keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Sebagai demonstrasi pertama di era Prabowo, aksi ini bisa menjadi sinyal awal gelombang kritik yang lebih besar jika pemerintah tidak segera merespons dengan langkah-langkah konkret.

Bagaimana Presiden Prabowo dan timnya akan menanggapi tuntutan ini? Akankah mereka membuka ruang dialog atau tetap bertahan dengan kebijakan yang ada? Satu hal yang pasti, mahasiswa telah menyalakan obor perlawanan di tahun pertama pemerintahan ini.

Ariady Achmad – Jurnalis dan pemerhati politik, ekonomi, dan kebijakanpublik.