JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Komisi XII DPR RI memahami paparan dari Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Exxonmobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energi dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia terkait mekanisme penambahan zat adiktif dan pewarna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas BBM dan tidak merubah nilai oktan (RON).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirut Pertamina Patra Niaga di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa penegasan itu guna meluruskan kesalahpahaman dalam narasi yang beredar di publik saat ini.

"Dengan demikian, paparan yang telah dijelaskan Dirut Pertamina Patra Niaga di Komisi XII DPR bahwa tidak ada pengoplos BBM Pertamax ya," tutur Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan.

Mukhtarudin berharap kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

Dalam RDPU tersebut Komisi XII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Exxonmobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energi dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk dapat lakukan ekspansi bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) di luar pulau jawa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendistribusian BBM untuk masyarakat.

"Saya kira pemerataan bahan bakar minyak (BBM) penting untuk mewujudkan keadilan energi sekaligus membantu masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses energi yang terjangkau," pungkas Mukhtarudin.

Selain itu Komisi XII DPR RI juga meminta pihak PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan dan kualitas BBM di Indonesia jelang bulan Ramadan 2025.