JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menilai, rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin memasukkan anak-anak nakal ke barak militer perlu dipikirkan secara berhati-hati.
“Rencana Pak Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memasukkan anak nakal ke barak militer, rencana tersebut perlu dipikirkan secara hati-hati,” kata Anton kepada Kedai Pena di Jakarta, Rabu, (30/4/2025).
Bukan tanpa alasan, Anton mengingatkan,
pada dasarnya anak-anak memiliki hak-hak terkait kesejahteraan yang diatur dalam UU 4 tahun 1979 dan hak perlindungan anak yang diatur melalui UU nomor 23 tahun 2002.
“Jangan sampai rencana untuk memasukkan anak nakal ke barak militer, justru melanggar hak anak sesuai undang-undang tersebut,” imbuh Anton.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini menyarankan, Dedi Mulyadi juga dapat memikirkan dampak psikologis ke anak dan implikasi hukumnya jika hak dan kebebasan mereka kita batasi.
“Diskusi dengan berbagai pihak penting untuk mencari solusi terbaik,” tegas Anton.
Selain itu, Anton mengakui, disiplin militer bisa bermanfaat namun akar masalah kenakalan remaja itu kompleks sehingga memerlukan solusi yang lebih holistik dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan dukungan psikologis.
“Mendisiplinkan anak dengan metode militer bisa mengabaikan akar masalah psikologis dan sosial mereka. Solusi pembinaan seharusnya tetap memperhatikan hak anak, pendidikan inklusif, dan pendekatan yang lebih humanis,” beber Anton.
Meski demikian, Anton menekankan, ide dan usulan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memasukan anak-anak nakal ke barak militer dapat menjadi titik awal untuk diskusi mendalam mencari solusi paling efektif soal menyelesaikan kenakalan remaja.
“Karena dalam mendidik anak yang dalam masa tumbuh kembang, peran orang tua justru lebih diutamakan. Pendampingan dan bimbingan orang tua seharusnya lebih diutamakan dalam pengasuhan anak,” tandas Anton.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyindir para elite yang tidak setuju dengan kebijakannya terkait memberi pendidikan militer kepada siswa nakal di Jabar.
Dedi mengatakan para elite hanya bisa mengomentari kebijakannya karena mereka tak mengurus secara langsung anak-anak yang gemar tawuran.
