JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebanyak 11 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Saya pribadi dan atas nama keluarga besar PKS menyampaikan duka mendalam kepada keluarga para korban. Ini tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan” ujar Habib Aboe Bakar dalam keterangannya kepada media, Senin (12/5).
Menurut Habib Aboe Bakar, peristiwa seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila ada prosedur tetap (SOP) yang ketat dan dijalankan dengan disiplin. Ia menyoroti pentingnya keselamatan dalam setiap kegiatan yang melibatkan bahan peledak atau amunisi aktif.
“Pemusnahan amunisi, apalagi yang tidak layak atau sudah kedaluwarsa, adalah kegiatan dengan risiko tinggi. Maka sudah seharusnya dilakukan dengan standar operasional yang ketat, profesional, dan diawasi oleh unit yang berkompeten,” tegasnya.
Habib Aboe Bakar juga mendesak agar Markas Besar (Mabes) TNI segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Saya mendorong Mabes TNI untuk segera melakukan audit menyeluruh atas insiden ini, termasuk mengevaluasi SOP yang digunakan serta mengidentifikasi jika ada kelalaian atau pelanggaran prosedur. Ini bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi negara,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Habib Aboe juga meminta agar korban dan keluarga yang terdampak diberikan perhatian dan perlindungan yang layak dari negara. “Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Negara harus hadir, memberikan santunan, pendampingan, dan dukungan psikologis kepada para keluarga korban,” pungkasnya.
PKS mengajak seluruh pihak untuk menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting dalam hal manajemen risiko kegiatan militer di wilayah sipil, serta memperkuat budaya keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.