JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Meskipun Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 telah berakhir, namun DPR RI masih memegang keketuaan di forum Uni Parlemen negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) itu hingga setahun ke depan. Keketuaan DPR di PUIC ini memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam, termasuk pada isu Palestina.

"Keketuaan DPR RI di PUIC sebagai salah satu ajang bergengsi dunia mengukuhkan peran Indonesia, khususnya dalam dunia Islam,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yustiana Roba Putri, Sabtu (17/5/2025).

“Artinya Indonesia dianggap sangat penting perannya di dalam menjawab tantangan global yang juga dialami oleh negara-negara OKI," lanjutnya.

Seperti diketahui, DPR sukses menggelar Konferensi PUIC ke-19 yang mempertemukan parlemen-parlemen negara OKI, termasuk pimpinannya. Keketuaan ini secara otomatis menjadikan Ketua DPR RI sebagai Presiden PUIC ke-19.

Menurut Irine, keketuaan DPR di forum parlemen OKI membuka ruang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam merespons isu-isu penting umat Islam, termasuk konflik berkepanjangan di Palestina. Posisi Ketua DPR yang memegang presidensi PUIC juga disebut sebagai sebuah kekuatan, bukan sekadar pencapaian prestisius.

Ditambahkannya, posisi keketuaan DPR di PUIC ini memungkinkan Indonesia mendorong penyelesaian konflik secara lebih terarah, termasuk mendorong negara yang tergabung di OKI bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Jadi keketuaan ini membawa dampak yang sangat banyak untuk Indonesia, karena selain yang pasti prestige, tentunya posisi ini membuat Indonesia bisa mendirect penyelesaian-penyelesaian konflik di Palestina dan juga di daerah lain yang melibatkan saudara-saudara muslim kita," papar Irine.

Peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pun disebut akan semakin dianggap oleh dunia global. Bahkan, kata Irine, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia mendapat pengakuan langsung dari Palestina.

"Palestina sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah saudara dalam perjuangan. Palestina merasa Indonesia tidak pernah meninggalkan Palestina di dalam memperlakukan perjuangan kemerdekaannya," ucap Legislator dari Dapil Maluku Utara itu.

Hal ini, kata Irine, juga tercermin dalam pertemuan bilateral antara Puan dengan delegasi Palestina di sela-sela pelaksanaan forum PUIC di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu. Dalam pertemuan dengan Puan tersebut, delegasi Palestina mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Indonesia karena tidak pernah meninggalkan Palestina sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini.

Pada pertemuan itu, Puan juga menegaskan Indonesia lugas membela Palestina karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi negara yang tertuang dalam UUD 1945.

“Dengan menjadi pimpinan persatuan parlemen OKI di PUIC, Indonesia semakin memiliki nilai dan posisi tawar lebih. Baik dalam isu Palestina maupun isu-isu global lainnya,” jelas Irine.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, forum PUIC pun diharapkan bisa tampil lebih solid dan vokal. Irine menyebut selama ini negara-negara OKI belum cukup solid karena kurangnya kekompakan sehingga Indonesia ingin membawa semangat kebersamaan untuk membuat suara PUIC lebih nyaring di panggung internasional.

"Di bawah keketuaan Indonesia ini, kita sekali lagi berkomitmen bahwa OKI harus menjadi salah satu mikrofon untuk kemerdekaan Palestina," sebut Anggota Komisi V DPR RI tersebut.

“Karena perjuangan kemerdekaan Palestina itu bukan hanya sebagai kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi seperti yang dikatakan Ketua DPR kita, membela dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah perintah Undang-undang Dasar,” tambah Irine.

Lantas sekuat apa sebenarnya forum PUIC ini terhadap resolusi kemerdekaan Palestina?

Terkait hal ini, Irine menyinggung soal populasi negara-negara OKI adalah 25% persen dari seluruh populasi dunia.

“Jadi kita bisa tunjukkan kepada dunia kalau negara-negara OKI ini memang kuat dan berdaya untuk melakukan perubahan baik kepada tatanan dunia, termasuk isu Palestina,” terangnya.

“Lewat Konferensi PUIC di mana DPR menjadi tuan rumah, negara-negara OKI sepakat akan bersuara lebih lantang dan nyaring lagi. Parlemen OKI juga bertekad punya suara bulat supaya lebih terdengar lagi di komunitas internasional. Dan Indonesia sebagai Ketua akan punya banyak peranan,” imbuh Irine.

Adapun dalam rangkaian kegiatan PUIC yang berlangsung pada 12 Mei-15 Mei lalu, sebanyak 6 Komite Tetap (Standing Committee) telah membahas berbagai isu strategis, antara lain; Pemuda dan Perempuan, Palestina, Pembangunan Berkelanjutan, Minoritas Muslim, Urusan Politik, dan Urusan Kebudayaan.

Forum ini dihadiri delegasi parlemen 37 negara dari total 54 anggota OKI beserta sejumlah negara dan organisasi observer. Hampir 500 delegasi hadir di Gedung DPR untuk mendiskusikan berbagai masalah tatanan global, khususnya isu-isu di dunia Islam.

Konferensi PUIC menghasilkan luaran (output) berisi 17 resolusi negara-negara OKI yang diberi tajuk Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta). Salah satu isu dalam deklarasi ini adalah resolusi terkait Palestina dan dorongan perdamaian bagi negara-negara lain yang tengah berkonflik agar segera mengambil jalur perdamaian.

Jakarta Declaration turut menegaskan kembali peran sentral dari tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun institusi yang kuat dan tangguh, melindungi kepentingan, hak, dan kesejahteraan rakyat melalui legislasi yang mempromosikan nilai dan prinsip tersebut.

Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya penguatan softpower dunia islam melalui pendidikan, pemberdayaan kaum muda dan perempuan. Kemudian juga mendorong agar negara PUIC mengatasi segala bentuk diskriminasi, islamophobia, dan mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil-alamin.

Keketuaan Indonesia di PUIC pun mendapat respons positif dari anggota Uni Parlemen OKI itu sendiri. Termasuk posisi Puan sebagai pimpinan perempuan yang memiliki banyak rekam jejak positif.

Salah satu bentuk apresiasi datang dari Delegasi Nigeria yang diwakili Kamorudeen Olarere Oyewumi. Hal itu ia ungkapkan saat sidang penutupan Konferensi PUIC ke-19 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5) sore.

Oyewumi menyampaikan pujian terhadap profil kepimimpinan Puan yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, pemegang posisi Ketua DPR selama 2 periode, hingga posisi perempuan pertama yang menduduki pucuk pimpinan di parlemen Indonesia.

Puan sebagai politisi perempuan juga sudah beberapa kali memegang presidensi forum internasional, termasuk Ketua Majelis Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 tahun 2022 yang merupakan forum tertinggi parlemen dunia, dan Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 tahun 2023.

"Ini keuntungan penguasaan terhadap para pemimpin di PUIC. Anda diberkati secara umum. Anda sangat baik dalam kebijaksanaan Anda," ungkap Oyewumi yang mengaku kagum dan terkesan dengan sosok Puan.

“Karena Anda adalah satu-satunya di pemerintahan Indonesia sebagai Menteri Koordinator untuk tujuh menteri penting di negara ini dan telah menjadi Pemimpin Parlemen dua kali," tutupnya.