TEROPONGSENAYAN.COM - Jakarta, Pernyataan Ketua MPR RI ke-15 dan Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) tentang legalitas transfer data pribadi lintas negara layak menjadi catatan penting di tengah pusaran transformasi digital global. Bamsoet menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri bukan pelanggaran, asal dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 dan memenuhi prinsip perlindungan yang ketat.

Pernyataan ini bukan sekadar pembelaan terhadap arus globalisasi data, tetapi juga pengingat bahwa kedaulatan digital tak harus berarti isolasi digital. Indonesia harus membuka mata terhadap realitas layanan cloud global, transaksi digital lintas negara, dan kerja sama ekonomi digital yang tak mungkin menghindari transfer data.

Namun, keterbukaan ini harus dibarengi kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan publik. UU PDP memberikan instrumen legal melalui syarat-syarat ketat—negara tujuan harus memiliki standar proteksi yang memadai, ada perjanjian internasional, dan yang paling penting, subjek data harus menyetujui transfer tersebut dengan informasi yang transparan.

Dalam konteks Amerika Serikat, memang masih ada keraguan mengingat tidak adanya undang-undang federal seketat GDPR Eropa. Tapi langkah Uni Eropa mengakui kerangka Data Privacy Framework (DPF) sebagai standar proteksi yang layak menjadi referensi penting bagi Indonesia. Kita tidak bisa menutup diri, tapi juga tidak boleh membuka pintu tanpa kunci.

Bamsoet benar ketika menyebut tantangan kita bukan mencegah transfer data, tapi memastikan transfer itu sah, aman, dan bertanggung jawab. Negara harus hadir bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai penjaga hak warganya. Dalam dunia tanpa batas digital, kedaulatan adalah soal siapa yang mengatur, melindungi, dan bertanggung jawab atas data rakyat.

Kini, tugas pemerintah dan pelaku industri adalah menerjemahkan UU PDP dalam praktik sehari-hari. Bukan hanya membangun sistem kepatuhan, tetapi juga memperkuat literasi digital, transparansi kontrak layanan, dan membentuk lembaga pengawas yang berwibawa.

Data adalah sumber daya strategis. Maka, memperlakukan data dengan sembrono sama halnya dengan menjual kedaulatan secara diam-diam. Sebaliknya, bersikap paranoid terhadap kerja sama global tanpa dasar justru menghambat inovasi.

Opini Bamsoet adalah alarm sekaligus kompas:
Berani terbuka, tapi tak boleh ceroboh.