JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro mendorong Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan uang negara yang terkait megaskandal BLBI. Termasuk mengambil-alih 51 persen saham BCA.
Dia bilang, Presiden Prabowo perlu segera membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia keuangan di balik skandal raksasa yang menggerogoti uang rakyat hingga triliunan rupiah.
"Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar," ujar Sasmito yang juga Ketua LPEKN (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara), Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Sasmito menduga adanya rekayasa dalam akuisisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup, kerajaan bisnis milik Budi Hartono di era Megawati. "Pada waktu itu, pada Desember 2002, nilai sahamnya (BCA) Rp117 triliun. Dalam buku, BCA mempunyai utang ke negara Rp60 triliun, diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya," sebut Sasmito.
Ketika Jokowi masih berkuasa, kata Sasmito, dibentuklah tim keppres untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah Jokowi itu, seharusnya dilanjutkan Presiden Prabowo, sehingga seluruh dugaan permainan dalam megaskandal BLBI bisa dibongkar tuntas.
"Kenapa tim keppres pemeriksaan BLBI BCA tidak diteruskan? Pemberian obligasi yang sampai sekarang masih jalan per triwulan. Angkanya besar sekali. Mungkin saat ini sudah mencapai Rp1.500 triliunan. Ini kok luput dari perhatian," imbuhnya.
Kemudian Sasmito menceritakan pernah dikonfrontasi dengan pihak BCA oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pada 4 September 2018.
"Saat itu, saya dipanggil KSP, Pak Moeldoko untuk dikonfrontir dengan Direktur BCA. Saya jelaskan semuanya. Mereka (BCA) tak bisa membantah. Kita tidak mempermasalahkan BCA-nya, karena sudah berjalan. Tapi, jika kasus ini diusut tuntas, maka aset senilai Rp700 triliun bisa masuk ke Danantara Indonesia," paparnya.
Jika Presiden Prabowo enggan menuntaskan masalah ini, Sasmito berani pasang badan untuk menanganinya. Saat ini, keuangan negara sedang seret. Perlu ide yang out of the box untuk menyelesaikannya.
"Tinggal membuat satgas pemberantasan mafia keuangan negara saja. Jika dipercaya, saya bersedia menjadi Ketua Tim Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara. Demi kepentingan NKRI," kata pria kelahiran Kediri, Jawa Timur (Jatim) itu.
Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Apalagi, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi.
Inilah.com telah mencoba menghubungi Executive Vice President (EVP) Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn untuk meminta tanggapan. Namun tidak membuahkan hasil. Pesan pendek dikirim lewat WhatApps (WA), tidak direspons.
