JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dapat mengevaluasi dan memecat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buntut unjuk rasa yang berakhir ricuh di DPR RI belakangan ini.

Permintaan Jerry didasari lantaran penyebaran konten-konten rekayasa yang digunakan untuk memprovokasi demo di DPR pada 25 Agustus 2025.

Sebelumnya berbagai narasi menyesatkan dan opini penggiringan cukup masif di berbagai platform seperti tiktok dan yang lainnya. Sejumlah pihak menilai bahwa itu merupakan salah satu bentuk operasi intelijen asing.

“Presiden Prabowo harus mengevaluasi dan mencopot Meutya Hafid dari kursi Menkomdigi karena gagal membendung konten-konten yang menjadi penyebab demo ricuh di DPR belakangan terakhir,” tegas Jerry, Sabtu (30/08/2025).

Jerry menegaskan, Meutya Hafid selaku Menkomdigi mempunyai peran penting untuk mencegah dan meredam berbagai konten rekayasa yang dapat menjadi penyebab unjuk rasa di DPR.

“Tak adanya pencegahan dari Menkomdigi menyebabkan kerusuhan dan bahkan menelan korban jiwa,” papar dia.

Lebih lanjut, Jerry menekankan, agar momentum unjuk rasa yang berakhir ricuh di DPR harus menjadi perbaikan bagi regulasi dan sistem digital di Indonesia. Para OTT asing seharusnya tidak terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

“Harusnya mereka menjaga iklim demokrasi dan mematuhi regulasi yang ada di suatu negara,” pungkas dia.

Sebelumnya, Pengamat Intelijen ISESS, Khairul Fahmi mensinyalir adanya dugaan operasi intelijen asing dibalik aksi demo yang berujung rusuh di DPR kemarin.

Dia menganalisis bahwa adanya dugaan operasi intelijen asing dibalik demo kemaren karena sebelum demo terjadi, sebelumnya berbagai narasi menyesatkan dan opini penggiringan cukup masif di berbagai platform seperti tiktok dan yang lainnya.

Ia pun menyebut para OTT asing itu sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Harusnya mereka menjaga iklim demokrasi dan mematuhi regulasi yang ada di suatu negara.