JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI melakukan berbagai upaya pembenahan dalam rangka merespons harapan publik, termasuk pemecatan terhadap anggota dewan yang kurang peka dengan kegelisahan masyarakat. Permintaan maaf Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh rakyat Indonesia pun juga dinilai menjadi langkah yang baik.
“Saya memandang bahwa gelombang demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia dapat dibaca sebagai refleksi nyata dari krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,” kata Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas, Senin (1/9/2025).
DPR disebut harus mengambil pembelajaran bahwa suara masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karenanya, Hairunnas berharap permintaan maaf Puan yang juga berjanji akan membenahi kinerja lembaganya menjadi titik balik DPR RI untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik, meskipun aksi unjuk rasa di sejumlah daerah DPR masih terus berlangsung hingga hari ini.
"Dalam konteks ini, sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyampaikan permintaan maaf, menunjukkan penyesalan, dinonaktifkannya beberapa anggota DPR, serta berkomitmen mengawal dan mendukung transparansi dalam penanganan kasus penabrakan tragis terhadap driver ojek online, Affan Kurniawan, menjadi langkah yang baik dan kita harap dapat meredam gejolak serta dinamika di dalam negeri,” paparnya.
"Tindakan tersebut bisa dipandang sebagai titik balik, sekaligus pengakuan bahwa aspirasi rakyat yang selama ini disuarakan melalui berbagai aksi massa memang layak didengar dan tidak bisa diabaikan begitu saja," sambung Hairunnas.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani melayat ke rumah duka Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam demonstrasi yang berujung ricuh, pekan lalu. Puan memastikan akan mengawal penindakan hukum terhadap 7 anggota Brimob pelaku pelindasan demi keadilan bagi keluarga Affan.
Puan juga meminta maaf kepada masyarakat atas kinerja DPR yang belum sempurna, dan berjanji akan membenahi serta mengevaluasi kerja DPR RI.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa semua fraksi atau partai politik yang ada di DPR RI sepakat membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI yang dikritik masyarakat dan menjadi pemicu aksi demonstrasi. DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Prabowo usai berdialog dengan para Ketua Umum Partai Politik dan Pimpinan Lembaga Negara, termasuk pimpinan DPR RI. Saat mengumumkan kebijakan ini, Prabowo didampingi para Ketua Umum Parpol, di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.
Selain itu, 4 anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan dan bersikap kontroversial kini telah dinonaktifkan oleh partainya, yakni Ahmad Sahroni (NasDem), Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio (PAN), dan Uya Kuya (PAN).
Menurut Hairunnas, berbagai kebijakan yang diubah atau disesuaikan dewan menunjukkan keseriusan DPR dalam menampung aspirasi dan kritik publik.
“Hal-hal tersebut dapat dicatat sebagai salah satu bentuk respons positif dan evaluasi besar-besaran dari DPR yang digerakkan oleh masyarakat," ungkap Peneliti Spektrum Politika Institute itu.
Hairunnas mengatakan, selama ini DPR kerap dinilai jauh dari denyut nadi masyarakat. Di mana publik kerap menyoroti gaya hidup mewah, serta gaji dan tunjangan besar yang dinikmati para wakil rakyat.
Karena itu, menurutnya, upaya DPR dengan memperbarui kebijakan dan langkah Puan Maharani yang datang langsung melakukan takziah ke rumah duka korban demo sambil menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ‘ketidaksempurnaan kinerja DPR’ dapat dipahami sebagai upaya membangun empati dan sikap proaktif.
Hairunnas juga menilai, situasi ini menunjukkan adanya keinginan DPR untuk tidak terus terjebak dalam stigma impunitas dan ketidakpedulian.
"Ke depan, DPR perlu membuktikan bahwa sikap yang ditunjukkan hari ini bukan sekadar respons insidental terhadap krisis citra, tetapi bagian dari upaya sistemik untuk memperbaiki diri," sebut Hairunnas.
Hairunnas pun menyinggung soal proses hukum dalam kasus Affan Kurniawan yajg harus dikawal secara transparan dan adil sebab peristiwa demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah telah meninggalkan luka kebangsaan yang mendalam.
"Dari pengalaman ini, pelajaran yang semestinya diambil oleh para elite adalah pentingnya kebijakan yang bijak, sensitivitas kerakyatan yang tinggi, serta kesungguhan dalam mengemban amanah, bukan sekadar formalitas jabatan," tegasnya.
"Sekarang, saatnya DPR membuktikan bahwa nyawa yang melayang tidak sia-sia dan suara jalanan bukan sekadar gangguan, melainkan panggilan nurani," sambung Hairunnas.
Seperti diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali memohon maaf apabila kinerja anggota dewan selama ini belum maksimal. Sebagai pimpinan DPR, Puan memastikan lembaganya akan berbenah diri dan berkerja lebih baik lagi untuk kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikan Puan menyikapi gejolak massa yang terjadi dan situasi kebangsaan yang kurang kondusif beberapa hari ini.
"Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna," ungkap Puan usai bertakziah ke kediaman driver ojek online, almarhum Affan Kurniawan, di kawasan Blora, Jakarta, Sabtu (30/8).
Puan pun berjanji akan mengevalusi kinerja anggota DPR RI dan menerima masukan masyarakat untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.
"Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri agar suasana tetap kondusif dan tidak ada lagi korban jiwa.
"Semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita terpecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini," kata Puan.
Mantan Menko PMK ini pun meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas tragedi nahas yang menimpa Affan. Puan kembali menegaskan pentingnya transparansi atas insiden memilukan yang menimpa Affan saat kericuhan demonstrasi pada Kamis (28/8) malam di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
"Dan saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini," tegasnya.
Puan memastikan DPR RI akan mengawal kasus Affan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang dan dapat diselesaikan dengan berkeadilan.
"Kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai, dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali,“ pungkas Puan.
