JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kasus tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, di tengah maraknya aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, menggugah kepedulian berbagai pihak mengenai nasib para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. DPR sendiri pun semakin menunjukkan kepekaannya dalam memperjuangkan nasib driver ojol, lewat fungsi dan kewenangannya.

Langkah konkret kepedulian DPR ditunjukkan melalui audiensi sejumlah serikat pengemudi online dengan pimpinan DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/9). Pertemuan ini dinilai sebagai langkah maju dalam menyikapi persoalan mendasar yang selama ini dihadapi para pekerja sektor transportasi daring.

Pengajar di Pascasarjana The London School of Public Relations (LSPR Business & Communication Institute), Ari Junaedi, mengapresiasi langkah DPR yang membuka ruang dialog bagi para pengemudi online. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal positif parlemen tidak tutup mata terhadap realitas kehidupan masyarakat kelas bawah.

"Ini menunjukan DPR memahami realitas kehidupan masyarakat bawah seperti pengemudi daring. Harusnya pemerintah berterima kasih kepada para pengemudi online karena kehadiran mereka menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja," kata Ari, Rabu (10/9/2025).

Seperti diketahui, pimpinan DPR yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi serikat pekerja ojek online (ojol). Ada sembilan Serikat Pekerja Ojol yang beraudiensi dengan pimpinan DPR.

Audiensi dilakukan agar pimpinan DPR bisa lebih memahami kondisi yang dialami oleh pengemudi ojol dan memberikan solusi yang tepat.

Ari pun menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pengemudi online, mulai dari kurangnya perlindungan hukum, tidak adanya jam kerja yang pasti, hingga beban biaya operasional yang seluruhnya ditanggung sendiri oleh para pengemudi. Ia berpandangan permasalahan ini perlu dibantu oleh DPR.

"Bayangkan mereka bekerja tanpa proteksi yang memadai. Mereka menyiapkan alat kerja sendiri, tanpa mengenal waktu kerja serta rawan eksploitasi dengan minim perlindungan jaminan kerja," jelasnya.

Dalam kesempatan audiensi dengan DPR, para perwakilan serikat pengemudi online menyampaikan langsung harapan agar parlemen segera merampungkan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Transportasi Online yang lebih adil dan berpihak kepada pekerja.

Lewat audiensi ini, Ari menilai hal tersebut menunjukkan kepercayaan para pengemudi ojol terhadap DPR.

"Audiensi dengan DPR sekaligus untuk menyampaikan harapan para serikat pengemudi online adalah indikasi para pengemudi online masih percaya dan yakin akan kontribusi parlemen dalam memperjuangkan nasib pengemudi online,” tutur Ari.

“Tentu saja ini menjadi konsekuensi DPR untuk segera merampungkan Undang-Undang Transportasi Online yang berpihak pada keadilan yang diterima para pengemudi online," lanjutnya.

Sembari menunggu proses legislasi berjalan, Ari juga mendorong DPR untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum sementara guna menjamin perlindungan kerja bagi pengemudi daring.

"Bayangkan iuran BPJS saja harus dibayar mandiri oleh pengemudi, belum lagi bagi hasil dari aplikator yang masih berat sebelah makanya peran DPR sangat diharapkan dari pengemudi online," terang Ari.

Lebih lanjut, Ari mengingatkan bahwa publik kini berharap transparansi, reformasi, dan empati dari lembaga negara. Dengan begitu, DPR pun diharapkan dapat menjawab harapan para pengemudi online dapat diperjuangkan dengan maksimal.

"DPR harus membuktikan usai banjirnya tuntutan publik akan transparansi, reformasi dan empati, tuntutan dan harapan para pengemudi online bisa diperjuangkan dengan maksimal," sebut Ari.

Di sisi lain, Ari menilai langkah DPR yang terus menjaring aspirasi rakyat menjadi bukti DPR betul-betul ingin melakukan reformasi lembaga demi semakin mensejahterakan rakyat.

“Seperti yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, bahwa DPR berupaya melakukan transformasi,” ungkapnya.

“Dengan membuka ruang-ruang dialog dengan masyarakat dari berbagai kalangan, saya percaya harapan transformasi DPR untuk menjadi lebih baik dapat tercapai,” tambah Ari.

Sebelumnya saat beraudiensi dengan pimpinan DPR, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati mengusulkan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pekerja transportasi online. Perpres itu dinilai penting untuk memastikan hak keamanan para pekerja ojol terjamin.

Lili berpandantan Perpres tersebut menjadi langkah awal yang bisa dilakukan pemerintah sambil menunggu UU terkait transportasi online. Beleid itu tengah berproses di DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan menyampaikan semua tuntutan serikat pekerja ojek online kepada Presiden Prabowo. Termasuk tuntutan pertanggungjawaban negara terhadap kematian Affan dan jaminan sosial bagi pekerja angkutan online.

Setelah audiensi, Dasco mengatakan menerima undangan bertemu Prabowo di Istana. Ia berjanji akan langsung menyamapikan tuntutan para pengemudi ojol.

Dasco pun mengatakan DPR akan bekerja semaksimal mungkin mengupayakan semua tuntutan dapat diwujudkan.

"Kita mencoba bicarakan. Saya belum janji, tapi saya akan coba maksimal karena ini sifatnya mendadak. Tapi karena kebetulan dapat waktunya, saya akan coba maksimal," ungkap Dasco.