JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah DPR RI yang tetap jernih dalam mencari solusi terkait berbagai persoalan pada program Makanan Bergizi (MBG) mendapat dukungan. Di tengah desakan penghentian MBG akibat banyak kasus keracunan makanan, DPR dinilai turut membantu Pemerintah memperbaiki kekurangan yang masih ada dalam program MBG.

Seperti diketahui, Komisi IX DPR RI baru-baru ini melakukan audiensi dengan sejumlah ahli terkait program MBG yang mendapatkan sorotan publik setelah sejumlah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah.

Dalam rapat yang berlangsung pada 22 September 2025, sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Center for Indonesia"s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), memberikan masukan mengenai temuan-temuan terkait kualitas makanan dalam program MBG.

Pengamat komunikasi politik, Silvanus Alvin berpandangan DPR berupaya mencari jalan tengah terkait berbagai persoalan MBG dengan mendengarkan masukan dari para ahli.

"Langkah Komisi IX DPR RI yang menghadirkan sejumlah pakar gizi, kesehatan ibu dan anak, serta organisasi masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat mengenai program MBG menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan yang muncul selama ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ada masalah sistemik yang perlu diaddress," kata Alvin, Rabu (24/9/2025).

"Dengan banyaknya kasus keracunan massal yang menimpa anak sekolah, DPR mencoba menggali solusi mendasar agar program ini tidak terus berulang menjadi ancaman kesehatan publik," sambungnya.

Alvin juga menilai DPR mengambil posisi strategis dengan tidak serta-merta menyerukan penghentian program MBG meski telah banyak kasus keracunan makanan terjadi.

"Saya menilai penting untuk mengapresiasi sikap DPR yang tetap jernih mencari alternatif solusi perbaikan di tengah derasnya desakan untuk menghentikan MBG,” tutur Alvin.

“DPR mengambil posisi strategis: tidak serta-merta menyerukan penghentian, tetapi mendorong perbaikan tata kelola, transparansi, serta pelibatan aktor yang lebih relevan seperti sekolah dan komite orang tua," sambung Dosen Milenial itu.

Menurut Alvin, langkah ini mencerminkan upaya DPR menjaga keseimbangan antara kebutuhan evaluasi kritis terhadap program MBG dengan fakta bahwa MBG adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang memuat dimensi politik sekaligus sosial.

"Harapannya DPR bisa memberikan langkah perbaikan agar anak-anak harapan bangsa tidak jadi korban," sebut Alvin.

Tak hanya itu, pengajar di salah satu universitas swasta itu menyebut langkah Komisi IX juga memperlihatkan keresahan DPR terhadap berbagai isu yang mempengaruhi rakyat yang mereka wakili. Mengingat, kata Alvin, persoalan MBG cukup beragam sehingga langkah DPR itu menjadi sebuah upaya mencari solusi dalam menjawab keresahan rakyat.

"Kasus keracunan, rendahnya serapan anggaran, hingga munculnya dugaan dapur fiktif menjadi indikator bahwa program yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan risiko bagi rakyat yang mereka wakili,” terang lulusan master dari University Of Leicester, Inggris tersebut.

“Sikap kritis DPR menegaskan peran pengawasan parlemen agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pencitraan politik, tetapi sungguh-sungguh memastikan hak anak atas makanan sehat dan aman," sambung Alvin.

Lebih lanjut, Alvin pun melihat respons cepat dari DPR terkait kasus keracunan MBG sebagai wujud nyata perbaikan kinerja dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan program Pemerintah berjalan dengan lebih aman dan transparan.

"Sikap DPR dalam merespons persoalan MBG dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik,” ungkapnya.

“DPR juga sekaligus membuktikan bahwa mereka belajar dari kritik keras masyarakat dan kini berusaha menjalankan fungsi pengawasan secara lebih benar dan substantif," tambah Alvin.

Sebelumnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan pihaknya mencatat kenaikan kasus keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Sejak dirilis pertama pada 14 September lalu, kasus keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus dalam sepekan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris meyakini jumlahnya bisa lebih banyak. I mencontohkan 97 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di keluruahan Lagoa, Jakarta Utara beberapa waktu lalu yang tak terekspos media.

Meski begitu, Charles menegatakan usulan menghentikan MBG saat ini sulit dilakukan. Sebab, MBG merupakan program strategis pemerintahan Prabowo, yang anggarannya telah disiapkan. Sehingga, solusi yang perlu dilakukan adalah menekan angka keracunan.

"Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan," kata Charles Honoris.

"Ini kita mau cegah. Kita mau cegah kasus keracunan terulang. Kita mau mencegah anggaran negara jadi terbuang sia-sia. Kita juga mau melihat tujuan mulia ini bisa tercapai," tandasnya.