JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Selama sembilan bulan pemerintahan Jokowi-JK, para menteri hanya bekerja untuk menyenangkan Presiden agar tidak direshuffle. Belum sampai taraf bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam rapat plenonya mengambil keputusn dan telah menyerahkan kepada presiden untuk dilakukan reshuffle kabinetnya.

"Ini merupakan hasil rapat pleno Wantimpres, bahwa reshuffle merupakan keharusan setelah melihat kondisi di lapangan dan aspirasi masyarakat," kata anggota Wantimpres KH Hasyim Muzadi, Minggu (5/7/2015).

Awalnya, menurut Hasyim, Wantimpres menganggap desakan masyarakat soal perombakan anggota kabinet itu hanya bagian dari riak politik saja. Tapi setelah didalami, kinerja kabinet Jokowi-JK memang memprihatinkan.

Mantan Ketua Umum PBNU ini menambahkan bahwa saran kepada presiden itu pernah disampaikan secara lisan saat pertemuan di Istana Merdeka.
Wantimpres lalu menindaklanjuti dengan menyampaikan secara tertulis. "Presiden saat itu minta waktu untuk mempelajarinya," kata Hasyim.(ss)