Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 08 Apr 2015 - 14:00:25 WIB
Bagikan Berita ini :

Irman: Presiden Harus Rombak Kabinet

10irman gus.jpg
Irman Gusman (Sumber foto : Eko Hilman)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Memasuki enam bulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kinerjanya tidak memuaskan. Sektor ekonomi, politik dan hukum masih jauh dari harapan yang dicita-citakan masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Irman Gusman, meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan wacana dilakukannya reshuffle kabinet untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya.

Dia mencontohkan, soa ekonomi saja, kurang dari enam bulan ini kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Situasi tidak kondusif sehingga justru menjauhkan dari pemilik modal.

"Artinya ini peringatan bagi pemerintah agar bisa melakukan perubahan, sehingga enam bulan ke depan tepatnya satu tahun pemerintahan Jokowi-JK bisa lebih baik. Jadi harus diganti instrumen yang tidak jalan," ujar Irman di DPR, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Ditanyakan siapa menteri yang layak diganti, menurut Irman, presiden lebih tahui kialitas menterinya.

‎"Saya tidak bisa menyimpulkan itu kerja tim, tapi ini semua tidak lepas dari kondisi politik hukum dan keamanan kita yang terus digonjang ganjing," jelasnya.

Sebelumnya, Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) mengeluarkan rilis, bahwa 96,5 persen dari seluruh responden menginginkan perombakan kabinet kerja Jokowi-JK. ‎hanya 3,5 persen atau 13 suara dari total 368 jajak pendapat yang tidak menginginkan presiden merombak kabinetnya.(ss)

tag: #Rombak Kabinet  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...