JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR berencana memasukkan dana aspirasi Rp 20 milliar per anggota dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Anggota Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, rencana dana aspirasi hanya sebuah program sisipan yang rawan penyelewengan.

"Ini bukan sikap sandiwara kita, memang ini sikap Fraksi Nasdem. Alasanya sudah jelas, landasan hukumnya ada. Landasan hukumnya perencanaan pembagunan nasional itu ada UU No 25 tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musrembang dalam rangka RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)," kata Johnny kepada TeropongSenayan, Senin (6/7/2015).

Menurut Johnny, merupakan pendapat yang salah jika DPR beralasan pengajuan dana aspirasi ini karena adanya celah dalam pengajuan aspirasi daerah dan Musrembang tidak berjalan efektif dan sudah sesuai UU MD3.

"UU MD3 itu tidak mensyaratkan aspirasi anggota dibawa ke paripurna, itu tidak (bisa). Aspirasi itu harusnya disalurkan melalui Musrembang," ungkapnya.

Anggota Komisi XI ini kembali menegaskan bahwa dana aspirasi ini rawan penyalahgunaan oleh anggota DPR.

"Bisa saja itu terjadi, dana aspirasi ini kalau dilakukan dengan perencana dengan baik dan sistem matis ini berbahaya sekali, apa lagi salah kelola bagaimana untuk pengawasannya," katanya.

Lebih jauh Johnny khawatir, tujuan dana aspirasi ini yang diklaim untuk pembangunan daerah hanya tertuju pada satu titik tertentu, tidak merata. Seperti halnya pulau Jawa mayoritas yang anggota DPR terpusat disana.

"Tujuan pembangunan kita adalah pemerataan, nah kalau sesuai jumlah anggota tidak merata, pembangunan ini akan berkonsentrasi di padat penduduk yang notabenenya tingkat kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan di daerah misalnya Papua," tandasnya.(yn)