JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher memberikan apresiasi atas langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengalihfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi dapur umum darurat untuk membantu penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Ia mengatakan program ini dapat membantu masyarakat yang terkena bencana alam.
"Pemanfaatan infrastruktur MBG dalam situasi darurat adalah langkah tepat. Program ini dapat menjalankan peran strategis dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana," kata Netty, Rabu (3/12/2025).
Seperti diketahui, sebanyak 173 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara mengalihkan distribusi paket MBG untuk membantu warga terdampak banjir dan longsor.
Sementara itu, 61 SPPG di Sumatera Barat juga melakukan pendistribusian paket MBG. Hingga Sabtu (29/11), tercatat sekitar 341.765 paket MBG telah diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.
Meski begitu, Netty menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan. Ia berharap pengawasan kualitas makanan tetap dijaga ketat.
“Pengalihan fungsi dapur MBG menjadi dapur umum tentu harus disertai pengawasan ketat terkait kebersihan, sanitasi, dan kualitas bahan makanan. Tujuannya agar bantuan yang diberikan benar-benar aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan baru,” tutur Netty.
Anggota komisi yang membidangi urusan kesehatan serta gizi dan bermitra dengan BGN itu juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas dan tenaga dapur mendapat pendampingan teknis. Terutama, kata Netty, di lokasi dengan kondisi yang penuh tantangan.
“Pengalihan dapur MBG di Sumatera bisa menjadi model pemanfaatan fasilitas MBG sebagai infrastruktur sosial untuk merespons bencana dengan cepat dan terstandar,” jelasnya.
“Pengalaman di Sumut bisa menjadi contoh baik. Ke depan, dapur MBG dapat dipetakan sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional, sehingga bisa segera diaktifkan saat terjadi bencana,” imbuh Netty.
Lebih lanjut, Netty menekankan perlunya pedoman nasional atau prosedur baku untuk pemanfaatan SPPG/MBG sebagai dapur darurat, mencakup standar keamanan, distribusi, logistik, dan pelaporan.
“Kita perlu regulasi teknis yang memperjelas peran MBG dalam situasi bencana, sehingga pemanfaatannya terukur, aman, dan tepat sasaran,” ucapnya.
“Ini akan memperkuat ketahanan sosial kita secara keseluruhan,” tutup Netty.
