JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi VIII DPR mencium praktik kotor di kementerian agama yang bisa mengatur daftar tunggu keberangakatan jamaah haji. Kabar itu menyebutkan pemberangkatan jamaah yang bisa diatur asal mau membayar.

"Informasi yang saya terima, dengan Rp5-10 juta, seorang calon haji bisa memajukan daftar keberangkatannya," ujar anggota Komisi VIII DPR Lalu Gede Syamsul Mujahidin , Jakarta, Senin (6/7/2015).

Gede menyebutkan, dirinya mendapatkan informasi diantaranya laporan masyarakat mengenai hal ini. Dia juga yakin di internal Kemenag hal-hal seperti ini diketahui tapi mereka menutup mata.

"Saya belum yakin sistem yang ada di Kemenag sekarang bisa menjamin masalah antrean ini berjalan normal. Karena itu selain sistem, pengawasan harus terus dilakukan. Kita tak bisa menyerahkan kepada sistem yang dibuat manusia itu," katanya.

Dia berharap aparat hukum menindaklanjuti masalah ini agar masalah ibadah ini berjalan adil. Bahkan DPR sudah menyampaikan sejumlah bukti kepada KPK, sayangnya sampai hari ini belum ada tindak lanjut terutama masalah ini.(ss)