
KARAWANG (TEROPONGSENAYAN)—Pemilihan langsung terbukti bisa dilakukan dengan hemat biaya dan partisipasi pemilih mencapai diatas 90 persen. Ini terjadi pada gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital di Kabupaten Karawang, Minggu (28/12/2025).
Pada proses Pilkades Digital ini, pemilih yang datang di TPS setelah berada dalam bilik suara tidak mencoblos kertas suara seperti cara konvensional. Namun dengan memilih foto calon yang muncul pada perangkat layar tablet elektronik dengan memindai kode QR dalam surat undangan sesuai sidik ibu jari.
Informasi ini diketahui dalam postingan akun IG @dpmdesajabar Senin (29/12/2025) yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) elektronik secara luring (offline) di Karawang.
“Pilkades Digital Karawang menunjukkan bahwa demokrasi desa dapat diselenggarakan secara lebih efisien, partisipatif, dan inklusif. DPMDesa Jabar mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta penerapan TPS ramah disabilitas, dengan efisiensi anggaran penyelenggaraan hingga 90 persen.”
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono hadir langsung memantau pelaksanaan Pilkades Digital di Karawang itu. Ono mengungkapkan bahwa transformasi digital ini menjawab tantangan atas mahalnya biaya demokrasi konvensional atau pemilihan langsung selama ini.
"Penerapan sistem elektronik ini berawal dari kepedulian kami terhadap biaya penyelenggaraan yang cukup mahal. Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen," ujar Ono Surono.
Berbeda dengan uji coba parsial di daerah lain, Pilkades Karawang, menerapkan sistem elektronik secara menyeluruh dan serentak. Keamanan sistem yang beroperasi secaraofflinemenjadi poin krusial yang membuat model ini dinilai siap menjadi standar nasional.
"Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat Ade Afriandi mengungkapkan bahwa efisiensi teknis tersebut berbanding lurus dengan lonjakan partisipasi pemilih. Berdasarkan data rekapitulasi, Desa Cadaskertajaya mencatatkan rekor partisipasi tertinggi mencapai 91 persen dari 2.478 daftar pemilih tetap.
"Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen," kata Ade.
Selain sukses menekan angka golput, sistem ini juga dinilai ramah terhadap kelompok rentan. Ade mencontohkan di Desa Wanakerta yang menerapkan layanan jemput bola.
"Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia," ucap Ade.(ris/ant)