Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 06 Jul 2015 - 23:58:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Hindari Upeti THR, Harusnya DPR Rapat Terbuka

71Rapat Bamus DPR.jpg
Suasana rapat Badan Musyawarah (DPR) di Senayan. (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi VII DPR mengadaan rapat tertutup dengan direksi PT Freeport Indonesia di Gedung DPR di Senayan, Senin (6/7/2015). Rapat tertutup itu tentu saja memicu berbagai macam dugaan. Termasuk kemungkinan mitra kerja itu "nyogok" agar keinginannya dikabulkan Dewan.

Istilah uang THR menjadi marak saat mendekati Lebaran Idul Fitri. Masih ingatkah kita dengan THR yang diterima mantan anggota DPR Sutan Bhatugana? Hasilnya dia dijebloskan ke penjara karena nyatanya uang THR dari mitra kerja DPR itu hukumnya haram.

Sangat kebetulan, mitra kerja Komisi viii yaitu PT Freeport lah yang minta agar diadakan rapat tertutup. Sangat kebetulan perusahaan penambangan yang mayoritas sahamnya dikuasai investor asing dari Amerika Serikat itu sedang bermasalah.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Endre Saifoel membenarkan bahwa rapat tertutup antara Komisi VII dengan beberapa mitra kerjanya.
"Rapat dengan mitra kerja Komisi VII memang tadi tertutup dan atas permintaan dari mitra kerja," kata dia kepada TeropongSenayan di Senayan.

Namun, Endre mengingatkan lebih baik Dewan mengadakan rapat selalu terbuka agar tidak ada prasangka negatif terhadap Dewan. "Sayasecara pribadi tidak menghendaki adanya rapat secara tertutup. Saya sampaikan pada pimpinan bahwa rapat harus terbuka biar publik tahu dan supaya tidak ada prasangka negatif pada DPR, apalagi ini suasananya sensitif menjelang Lebaran," tuturnya.

Endre mengakui, rapat nanti berpotensi memancing hal-hal yang negatif. "Intinya saya kurang sependapat dengan rapat tertutup tadi, jujur saja," kata dia. Namun, dia menjamin tidak ada sesuatu hal yang melanggar ketentuan, termasuk dugaan suap.(b)

tag: #Rapat tertutup Komisi DPR  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...