JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menilai penegasan Presiden RI Prabowo Subianto soal
sikap Indonesia yang bebas aktif dan non-blok dalam menyikapi perang antaran Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel sangatlah tepat.
Bram mengatakan, penegasan Presiden RI Prabowo Subianto soal sikap Indonesia yang bebas aktif dan non-blok dalam menyikapi konflik di Timur Tengah juga konsisten dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan.
“Menurut saya, penegasan Presiden Prabowo mengenai posisi Indonesia yang tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok merupakan sikap yang tepat dan konsisten dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan,” kata Bram kepada awak media di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Lebih lanjut, Bram memandang, Indonesia memang tidak seharusnya terjebak dalam polarisasi atau tarik-menarik kepentingan blok kekuatan tertentu dalam situasi geopolitik global yang semakin kompleks, termasuk konflik di Timur Tengah.
Sikap bebas aktif, kata Bram, justru memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjaga kredibilitas diplomasi sekaligus tetap berperan sebagai negara yang mendorong dialog dan perdamaian.
“Jika merujuk pada konstitusi, khususnya amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka posisi tersebut berada dalam koridor yang tepat,” tutur Bram.
“Politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia tidak terseret dalam konflik, namun tetap memiliki posisi moral dan diplomatik untuk mendorong penyelesaian damai serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” tambah Bram.
*Jangan Sampai Tutup Mata Karena Berdampak ke Ekonomi*
Meski mengedepankan politik bebas aktif, Bram mengingatkan, agar RI juga tidak menutup mata. Menurutnya, konflik di Timur Tengah berpotensi membawa dampak ekonomi global yang cukup signifikan, termasuk bagi Indonesia.
“Ketegangan di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga energi dunia, mengganggu jalur perdagangan internasional, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Bagi Indonesia, kondisi ini bisa berimplikasi pada tekanan terhadap harga BBM, inflasi, stabilitas nilai tukar, hingga biaya logistik dan perdagangan,” jelas Bram.
Atas dasar itu, Bram berharap, selain menjaga posisi diplomatik yang konsisten, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan ekonomi nasional dalam menghadapi kemungkinan dampak tersebut.
“Langkah antisipatif seperti menjaga stabilitas pasokan energi, memperkuat ketahanan fiskal, mengendalikan inflasi, serta memastikan rantai pasok tetap terjaga menjadi sangat penting agar dampak eksternal tidak terlalu membebani masyarakat,” ungkap dia.
Bram memastikan, DPR tentu mendukung sikap pemerintah yang menegaskan kembali prinsip bebas aktif, sekaligus mendorong agar diplomasi Indonesia semakin aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong de-eskalasi konflik.
“Pada saat yang sama, koordinasi kebijakan ekonomi juga perlu diperkuat agar Indonesia mampu menjaga stabilitas nasional dan tetap tangguh menghadapi dinamika global yang tidak menentu,” pungkas Bram.
