JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Pengadaan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebanyak 21.800 unit menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Di media sosial, isu ini juga ramai diperbincangkan, bahkan muncul desakan agar Kepala BGN, Dadan Hindayana, dicopot. Salah satu sorotan datang dari akun @partaisocmed, yang dikenal sebagai akun pendukung pemerintah, yang mengkritik kebijakan tersebut.

“Setelah melalui pertimbangan matang dan melihat kegaduhan akibat pengadaan yang dinilai tidak prioritas di BGN, demi keberlangsungan program unggulan presiden, kami menyarankan agar Kepala BGN Dadan Hindayana mundur atau diberhentikan. Cc: Pak @prabowo,” tulis akun tersebut, Rabu (15/4/2026).

Akun itu juga menilai berbagai pengadaan di BGN tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan lembaga. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

“Jadi sebaiknya Pak @prabowo segera mengambil sikap,” lanjutnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga menyoroti pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling rawan terhadap praktik korupsi.

“Tentu hal ini menjadi perhatian kami,” ujar Budi, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, potensi kerawanan tersebut dapat muncul sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. “Sejak perencanaan hingga pembelian barang, seluruh prosesnya memiliki potensi kerawanan,” jelasnya.

Diketahui, BGN melakukan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Harga per unit disebut sebesar Rp42 juta, lebih rendah dari harga pasar yang diklaim mencapai Rp52 juta.

Namun demikian, kebijakan ini tetap menuai kritik. Selain soal harga, publik juga mempertanyakan urgensi dan peruntukan pengadaan tersebut. Jika dihitung, total anggaran untuk 21.800 unit motor listrik dengan harga Rp42 juta per unit mencapai sekitar Rp915,6 miliar.

Di sisi lain, di pasaran masih tersedia berbagai pilihan motor dengan harga lebih terjangkau, termasuk motor jenis trail berbahan bakar konvensional yang dinilai lebih sesuai untuk medan sulit. Selain harga yang lebih rendah, ketersediaan suku cadang juga menjadi pertimbangan.

Kritik juga meluas ke pengadaan barang lain oleh BGN, seperti laptop dan perlengkapan makan, yang dinilai tidak mendesak. Beberapa pihak menilai kebutuhan tersebut sebenarnya sudah dipenuhi oleh mitra operasional di lapangan.

Misalnya, Kepala SPPG umumnya telah memiliki kendaraan pribadi, bahkan sebagian memiliki mobil. Untuk perangkat kerja seperti laptop, mitra dapur disebut wajib menyediakan fasilitas bagi Kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga administrasi.

Selain itu, pengadaan seragam dan perlengkapan pribadi seperti kaos kaki dengan harga tertentu juga dinilai kurang relevan, mengingat kebutuhan tersebut umumnya sudah dipenuhi secara mandiri.

Sejumlah kritik tersebut memperkuat desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan di BGN, baik dari sisi transparansi, efektivitas, maupun akuntabilitas anggaran.