JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution, mendorong setiap depo bus untuk kendaraan mengangkut orang hingga barang dapat menyiapkan sistem Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3). Menurut Lokot begitu ia disapa, langkah ini diperlukan sebagai upaya memperkuat dan menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

Demikian disampaikan Lokot menanggapi
kecelakaan bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki minyak di Sumatera Selatan atau Sumsel hingga menewaskan 16 orang. Berdasarkan penyelidikan awal ditemukan bahwa supir bus sebelumnya tengah berusaha menghindari lubang di jalan.

“Kalau kita mau lebih kuat dalam menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya, memang setiap yang namanya depo baik depo kendaraan bus untuk angkutan orang ataupun depo angkutan barang kita harus meminta mereka menyiapkan yang namanya Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3),” jelas Lokot kepada awak media di Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.

Lebih lanjut, Lokot menerangkan, nantinya
Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) akan dibuat oleh ahli K3 umum. Biasanya, lanjut Lokot, Kemenaker yang akan mengeluarkan ahli K3 umum untuk memastikan setiap depo atau bengkel besar kenderaan memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk para pengemudi, teknisi hingga kendaraan.

​
“Jadi, kendaraan itu kalau orangnya mengikuti aturan pola hidupnya, misalkan dalam bekerja di bengkel sederhananya nih harus pakai wearpack (baju keselamatan). Kalau enggak, diusir,” beber Lokot.

“Enggak boleh merokok di situ, kalau enggak, disanksi. Ini asal-muasal sebenarnya untuk menghadirkan kendaraan-kendaraan yang layak dan orang-orang yang sehat dalam berkendara,” tambah Lokot.

Pemeriksaan Kesehatan Supir Secara Berkala

Lokot menuturkan, nantinya dalam sistem
Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) setiap pengemudi di depo tersebut akan diperiksa kesehatannya secara periodik. Misalnya, tegas dia, pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali untuk pengemudi dan teknisi.

“Apakah tekanan darahnya bagus, pakai narkoba enggak? Nah, seperti itu. Aku pernah menyampaikan ini di rapat kerja kepada Pak Menteri Perhubungan. Ini upaya kitalah meningkatkan (keselamatan),” tegas dia.

Lokot tak menampik, secara garis besar sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) belum diterapkan menyeluruh. Namun demikian, tegas Lokot, bila diterapkan akan disetiap depo bus atau truk menjadi solusi guna mencegah terulang kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

“Karena dengan adanya SMK3, ini akan menghadirkan budaya sehat dan budaya selamat dalam bekerja. Jadi kita mulai memperbaiki pola lalu lintas itu dari rumah kita dulu, yaitu dari depo-depo tempat bus atau truk ini disimpan, dirawat, dan dioperasikan,” tutur Lokot.

Lokot optimis bilamana sistem Manajemen Keselamatan Kerja diterapkan di setiap depo bus atau truk maka penumpang atau pengguna jalan juga akan menjadi lebih nyaman. Lokot menerangkan, hal tersebut lantaran upaya dari pengemudi dan teknis di depo tersebut untuk menyayangi dirinya terlebih dahulu.

“Lebih nyaman dan yakin mana kita melihat sebuah proyek pembangunan jembatan: orang yang kerjanya pakai wearpack, sepatu safety, dan helm proyek, ketimbang proyek yang orangnya bertelanjang kaki dan nggak pakai perlengkapan keselamatan?,” tutur Lokot.

“Kenapa? Karena buat dirinya sendiri saja dia sayang, insyaallah dia sayang sama orang lain. Dia mau menjaga dirinya selamat. Tapi kalau buat dirinya saja dia nggak peduli, gimana kita mau menjamin dia bisa menjaga keselamatan kita juga?,” ungkap Lokot.

Tunggu Hasil Investigasi

Meski menyarankan hal itu, Lokot meminta, semua pihak dapat menunggu hasil investigasi terkait dengan kecelakaan tersebut. Lokot menuturkan, pentingnya untuk mengetahui secara detail penyebab dari kecelakaan tersebut.

“Tapi mesti kita dalami, apakah dia nggak bisa ngerem? Tapi katanya, kata pemilik ALS (Antar Lintas Sumatera), mobilnya itu baru, masih sehat meskipun usianya sudah 24 tahun. Terus BBM-nya juga kita harus melihat siapa yang menyebabkan kecelakaan ini,” jelas Lokot.

Lokot pun berharap, dengan hasil investigasi tersebut akan ada upaya-upaya secara komperhensif untuk mencegah kembali terulangnya kecelakaan. Lokot mengungkapkan, selama ini pemerintah terus berupaya untuk menerapkan sistem uji kendaraan secara berkala dan tidak boleh ada pengoperasian kendaraan yang belum diuji.

“Sebenarnya pemerintah dan kita semua sudah menjalankan ini dalam waktu yang lama. Misalkan, kendaraan itu pokoknya harus dilakukan uji berkala dan tidak boleh ada pengoperasian kendaraan yang belum diuji,” pungkasnya.